Pidato Prabowo Soal Kemiskinan Jadi Evaluasi, Bupati Anton Tegaskan Rohul Siap Benahi Pengelolaan Kekayaan Alam
Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang kemiskinan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah. Bupati Rokan Hulu Anton menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola kekayaan alam agar lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Presiden Prabowo menyebut kemiskinan sebagai rapor merah bagi elite dalam mengelola kekayaan bangsa.
- Bupati Anton menegaskan Rohul siap membenahi tata kelola sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
- Pemkab Rohul akan memperkuat transparansi anggaran dan kolaborasi untuk menekan kemiskinan ekstrem.
RIAUCERDAS.COM, BOGOR - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadi refleksi bagi para kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pun menyatakan siap melakukan pembenahan dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Dalam pidatonya, Presiden menyinggung bahwa kemiskinan yang masih dirasakan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama para pemimpin bangsa, mulai dari kalangan politik hingga akademisi.
"Kita harus akui bahwa elite Indonesia, dari pimpinan politik hingga akademisi, masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa. Kekayaan kita melimpah, tapi rakyat masih kesulitan," ujar Presiden di hadapan seluruh kepala daerah.
Presiden juga meminta para pemimpin daerah tidak lagi bersikap pesimis dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rokan Hulu Anton menyebut pernyataan Presiden sebagai dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan potensi yang dimiliki daerah.
Menurut Anton, Kabupaten Rokan Hulu yang dikenal memiliki sumber daya alam melimpah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan kekayaan tersebut.
"Pesan Bapak Presiden sangat menyentuh. Beliau meminta kita membenahi diri dan lingkaran kita. Saya selaku Bupati Rokan Hulu berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi 'kebocoran' atau ketidaktepatan sasaran dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayah kami," tegas Anton.
Anton juga menyoroti ajakan Presiden untuk mengakhiri perbedaan politik masa lalu dan mengutamakan persatuan dalam menjalankan program pembangunan.
Ia menegaskan bahwa perjuangan melawan kemiskinan harus menjadi prioritas bersama dibandingkan kepentingan sektoral maupun politik.
"Sesuai arahan Presiden, di Rokan Hulu kita tidak lagi bicara soal siapa dukung siapa di masa lalu. Sekarang saatnya bersatu. Saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar program pengentasan kemiskinan harus langsung menyentuh akar rumput, tanpa pandang bulu," lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut dari Rakornas tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berencana memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.
Beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain mendorong transformasi ekonomi agar kekayaan alam daerah dapat meningkatkan daya beli masyarakat lokal, memperkuat transparansi anggaran agar fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, serta mengajak seluruh elite politik di daerah untuk bersatu mendukung program pembangunan nasional.
"Kita tidak boleh menyerah sebelum bertanding. Jika pusat sudah membuka jalan dengan semangat persatuan, maka kami di daerah adalah garda terdepan yang akan mengeksekusi visi tersebut demi kemakmuran warga Rokan Hulu," pungkas Bupati Anton. (*)
