Pembelajaran di Lokasi Bencana Kombinasi Daring, Luring dan Tenda Kelas
Dalam kunjungan lapangan ke beberapa sekolah yang terendam, Menteri Dikdasmen RI Abdul Mu’ti mengatakan bahwa karakteristik tiap daerah berbeda sehingga kebijakan pembelajaran darurat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Redaksi
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung bagi siswa yang sekolahnya terdampak banjir di berbagai wilayah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keselamatan peserta didik dan keberlanjutan pembelajaran menjadi fokus utama dalam penanganan darurat ini.
Dalam kunjungan lapangan ke beberapa sekolah yang terendam, Menteri Mu’ti mengatakan bahwa karakteristik tiap daerah berbeda sehingga kebijakan pembelajaran darurat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
“Setiap daerah memiliki kondisi unik. Pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang paling memahami situasi lapangan,” tegasnya.
Sebagai langkah darurat, Kemendikdasmen menyiapkan pola pembelajaran kombinasi luring, daring, dan tenda kelas. Penyesuaian jadwal KBM diberlakukan terutama di sekolah yang sebagian ruangannya masih bisa dipakai. Di SMA Negeri 1 Batang, misalnya, dari 21 ruang kelas, 15 masih layak digunakan, sehingga sekolah mengatur pembelajaran bergiliran pada sesi pagi dan siang.
Untuk sekolah dengan kerusakan berat, pemerintah menyiapkan 25 tenda darurat yang segera dikirimkan ke wilayah paling terdampak. Opsi pembelajaran daring diterapkan sementara waktu, sementara beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa demi keselamatan.
Mendikdasmen juga menegaskan fleksibilitas dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).
“Tidak ada arahan penundaan yang seragam. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh karena paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” jelasnya.
Untuk mendukung pemulihan sarana pendidikan, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan perbaikan awal sebesar Rp10–25 juta per sekolah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Data kerusakan sedang dihimpun bersama dinas pendidikan dan UPT Kemendikdasmen daerah sebagai dasar penetapan prioritas rehabilitasi di tahun anggaran 2026.
Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp6,4 miliar, santunan bagi murid dan guru yang meninggal atau dirawat sebesar Rp293 juta, serta 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda darurat per 4 Desember 2025. Jumlah ini akan terus bertambah seiring distribusi bantuan berikutnya.
Seluruh upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan sekolah terdampak dan memastikan bahwa hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi, meski berada dalam situasi bencana. (rls)
