Akses BBM Subsidi Beralih ke Aplikasi XStar, Rekomendasi Kades Tak Berlaku
Perubahan mekanisme pembelian BBM subsidi dari surat rekomendasi kepala desa ke aplikasi XStar terus disosialisasikan. Termasuk oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemerintah terus mensosialisasik peralihan surat kades ke aplikasi XStar dalam mengakses BBM subsidi.
- Stok BBM dan elpiji di Riau dipastikan aman, namun pola konsumsi masyarakat mulai berubah.
- Pengawasan distribusi diperketat dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk cegah penyalahgunaan subsidi.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Keluhan masyarakat di wilayah pinggiran Riau terkait sulitnya memperoleh BBM jenis Pertalite mulai terungkap seiring perubahan mekanisme distribusi subsidi yang kini berbasis aplikasi.
Pemerintah Provinsi Riau merespons kondisi tersebut dengan melakukan koordinasi bersama pihak terkait, termasuk Pertamina.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Ismon, menjelaskan bahwa saat ini SPBU tidak lagi melayani pembelian BBM bersubsidi menggunakan surat pengantar dari kepala desa.
“Memang saat ini surat rekom dari Kades tidak berlaku lagi untuk pembelian BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, usaha mikro dan lainnya. Melainkan harus menggunakan aplikasi XStar,” katanya, Kamis (23/4/2026).
Menurut Ismon, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Untuk mendukung penerapan sistem baru ini, sosialisasi terus dilakukan oleh dinas terkait sesuai sektor masing-masing.
“Yang mensosialisasikan dinas terkait, seperti kalau kepada nelayan dinas perikanan. Pihak Pertamina menargetkan akhir tahun ini penggunaan aplikasi tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” tutur dia.
Di sisi lain, Pemprov Riau memastikan bahwa ketersediaan energi di daerah masih dalam kondisi aman.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi maupun gas elpiji dilaporkan mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kalau stok BBM dan elpiji di Riau dilaporkan aman. Yang perlu diantisipasi adalah beralihnya masyarakat yang biasa menggunakan subsidi ke non subsidi,” kata Ismon.
Selain itu, pengawasan distribusi juga diperketat dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
“Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga kami lakukan. Karena pengawasan juga diperlukan,” tutupnya.(*)
