WNI Korban TPPO di Myanmar Ada di Daerah Konlik Bersenjata

RIAUCERDAS.COM - Upaya pemulangan 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar mendapat tantangan tinggi. Pasalnya, mayoritas WNI itu ada di daerah konflik.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga di Jakarta, Jumat (5/5/2023), mayoritas WNI itu berada di Myawaddy yang merupakan lokasi konflik bersenjata. 

"Pemerintah Indonesia melakukan upaya terbaik untuk hadir dalam melindungi WNI yang menjadi korban TPPO tersebut,” ujar Menteri PPPA.

Sebagai negara yang strategis, Indonesia tidak hanya dijadikan lokasi transit dan tujuan TPPO. Tetapi juga menjadi negara pemasok praktik ilegal. Dia menilai, maraknya kasus TPPO ini adalah fenomena gunung es. 

"Artinya, kasus yang terjadi lebih banyak dari yang terlaporkan. Hal ini disebabkan masih adanya keengganan korban untuk melapor, tidak tahu bagaimana caranya melapor, atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban TPPO,” kata Bintang.

“Dalam kasus ini, Kemen PPPA melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Khususnya Peduli WNI Kementerian Luar Negeri (PWNI Kemlu) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri)," ujar Menteri PPPA.

Koordinasi dengan dua lembaga itu, tambahnya, diperlukan untuk menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan korban, temasuk pemulangan korban kembali ke Indonesia. 

"Koordinasi ini penting kami lakukan karena penanganan TPPO harus dilaksanakan secara lintas sektor. Seluruh pihak harus bekerja bersama, bukan hanya sama-sama bekerja,” kata dia.

Menurut Bintang, Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon dan KBRI Bangkok telah menindaklanjuti kasus TPPO yang menggunakan modus scamming online di Myanmar.

“Pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar, berkoordinasi dengan otoritas setempat," tegasnya.

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga berkerjasama dengan lembaga internasional, seperti International Organisation for Migration (IOM) dan Regional Support Office Bali Process di Bangkok. 

Terkait hal ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun sudah menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya mengevakuasi mereka.

Saat ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI tersebut dievakuasi. “Ini kan penipuan dibawa ke tempat yang tidak diinginkan oleh mereka,” ujar Presiden, Kamis (4/5/2023) kemarin.

Presiden menjelaskan, para WNI tersebut telah tertipu dan dibawa ke tempat yang mereka inginkan. Saat ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan para WNI itu segera kembali ke Tanah Air.

“Kementerian Luar Negeri, Bu Menlu, sedang berusaha untuk melakukan evakuasi. Jadi kita sedang berusaha untuk membawa, mengevakuasi mereka keluar dari Myanmar,” kata Jokowi seperti disiarkan BPMI Setpres. (*)