Unri Usulkan Sistem Pipa CPO ke Pelabuhan Dumai, Solusi Pangkas Biaya Logistik dan Kemacetan
Universitas Riau bersama BRIDA Kota Dumai mengkaji pembangunan kawasan hub pengumpul CPO dan jaringan pipa menuju Pelabuhan Dumai. Kajian tersebut ditujukan untuk menciptakan distribusi minyak sawit yang lebih efisien, mengurangi kemacetan truk, serta memperkuat daya saing industri sawit Riau.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Unri mengusulkan pembangunan jaringan pipa CPO menuju Pelabuhan Dumai untuk meningkatkan efisiensi distribusi minyak sawit.
- Sistem hub-and-spoke dinilai mampu mengurangi kemacetan, kerusakan jalan, serta menekan biaya logistik industri sawit.
- Kajian juga mencakup analisis teknis, finansial, hukum, dan kelembagaan sebagai dasar implementasi melalui skema KPBU.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Universitas Riau (Unri) menawarkan konsep baru distribusi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Kota Dumai melalui pembangunan kawasan hub pengumpul yang terhubung dengan jaringan pipa menuju pelabuhan.
Gagasan itu diharapkan mampu menekan biaya logistik sekaligus mengurangi kepadatan angkutan truk di jalur distribusi.
Konsep tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Perencanaan Kawasan Hub Pengumpul dan Jaringan Pipa Interkoneksi Crude Palm Oil (CPO) Koridor Kota–Pelabuhan Dumai dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Kawasan Dumai Barat yang digelar di Ruang Kunto Darussalam, Gedung Rektorat Unri, Kamis (9/7/2026).
Forum itu mempertemukan akademisi, Pemerintah Kota Dumai, BRIDA, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk menyusun rekomendasi pengembangan sistem logistik CPO yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya saing industri kelapa sawit di Provinsi Riau.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unri, Yuana Nurulita, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
“Sinergi antara Unri dan Pemerintah Kota Dumai merupakan contoh implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari penelitian, hasil kajian dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.
FGD tersebut turut dihadiri Paisal, jajaran Pemerintah Kota Dumai, Kepala BRIDA Kota Dumai, Kepala Bappeda, organisasi perangkat daerah terkait, PT Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD), Kepala LPPM Unri, serta tim peneliti Universitas Riau.
Dalam pemaparannya, Ketua Tim Pelaksana dari LPPM Unri, Ari Sandhyavitri, menjelaskan kajian perencanaan kawasan hub pengumpul CPO beserta jaringan pipa interkoneksi menuju Pelabuhan Dumai sebagai alternatif sistem distribusi yang lebih efektif dibandingkan pengangkutan konvensional menggunakan truk.
Menurutnya, Kota Dumai memiliki posisi strategis sebagai simpul logistik nasional karena berada di jalur pelayaran Selat Malaka dan didukung akses Jalan Lintas Sumatera serta Jalan Tol Pekanbaru–Dumai.
Sebagai pelabuhan ekspor utama CPO Indonesia, Dumai melayani sekitar 6 hingga 13 juta ton CPO setiap tahun atau sekitar 30–40 persen dari total ekspor nasional.
Pada 2024, terangnya, volume ekspor melalui pelabuhan Dumai mencapai 8,03 juta ton, didominasi CPO dan produk turunannya dengan tujuan India, Tiongkok, dan Eropa.
"Tingginya volume distribusi yang masih mengandalkan angkutan truk dinilai menimbulkan sejumlah persoalan, seperti kemacetan, kerusakan jalan, tingginya biaya logistik, dan meningkatnya risiko kecelakaan,” tandasnya.
Sebagai solusi, tim peneliti mengusulkan penerapan sistem logistik berbasis hub-and-spoke.
Dalam skema tersebut, CPO dari pabrik kelapa sawit diangkut menggunakan truk tangki non-ODOL menuju terminal konsolidasi atau hub, kemudian dialirkan melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 15 hingga 20 kilometer menuju kawasan industri dan Pelabuhan Dumai.
Kajian yang disusun juga mencakup analisis dari aspek teknis, finansial, hukum, kelembagaan, hingga manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selama FGD berlangsung, peserta dari unsur pemerintah daerah, perangkat teknis, hingga pelaku usaha memberikan berbagai masukan untuk menyempurnakan rekomendasi yang diharapkan menjadi landasan pengembangan kawasan logistik CPO di Dumai. (*)
