Mengurai Logika Sesat MBG melalui Tanah Papua

DISKURSUS tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin liar. Liarnya narasi MBG justru dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang memegang penuh program prioritas nasional besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

Keberhasilan program MBG digambarkan Kepala BGN, Dadan Hindayana dengan kemampuan pembelian sepeda motor oleh pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur. Dadan mengklaim 60 persen pegawai SPPG mampu membeli sepeda motor baru.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga menyatakan MBG berhasil menciptakan peningkatan ekonomi pada pabrik tahu, susu, sektor bahan pangan, dan petani hidroponik. Prestasi ini diklaim Dadan pada Indonesia Economic Outlook 2026 yang saya sari dari Antara.

Mungkin wajar-wajar saja, karena forumnya forum ekonomi, jadi berbicara keberhasilan ekonomi. Tapi soal pemenuhan gizinya kenapa terasa hampa?

Apa itu BGN dan Apa itu MBG?

Pertama adalah BGN. Lembaga yang dibentuk melalui payung hukum Perpres Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang ditandatangani Joko Widodo pada 15 Agustus 2024 semasa Presiden.

Peraturan ini terdiri dari 65 pasal. Pasal demi pasal menjelaskan struktur organisasi BGN dan menyebutkan tentang kelompok sasaran; peserta didik, anak usia lima tahun, ibu hamil dan menyusui (pasal 5).

Kedua adalah MBG. Secara resmi negara baru mengakui pengertian Makan Bergizi Gratis melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Pada pasal 4 peraturan ini, menegaskan program MBG untuk meningkatkan status gizi kelompok sasaran penerima manfaat. Sesuai namanya, peraturan yang berisikan 63 pasal mengatur BGN dan setiap lembaga di bawah kecabangan Presiden bekerja. Peraturan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto 17 Desember 2025.

Dua peraturan di atas jelas berbicara gizi dan pangan. Bukan peningkatan pendidikan, ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

MBG vs Pendidikan

Seperti yang kita ketahui bersama, polemik MBG dan dunia pendidikan cukup tajam. Seperti isu guru honorer dan pengangkatan PPPK BGN oleh Pemerintah. Dana Rp223 triliun dari Rp769 triliun anggaran pendidikan di APBN 2026 juga mengalir untuk MBG. 

Nominal ini mempertajam polemik sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugatnya Reza Sudrajat seorang guru honorer dari P2G Karawang, Jawa Barat.

Ia berargumentasi MBG merupakan program sosial dan kesehatan bertujuan untuk bantuan pemenuhan gizi, bukan untuk operasional pendidikan. Proses persidangan Reza telah dimulai sejak tanggal 12 Februari 2026.

Bagaimana Kesesatan Terjadi

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming mengadakan kunjungan ke tanah Papua. Bukan sekali, bahkan berkali-kali dari akhir 2025 hingga awal 2026. Kita disajikan gambar bagaimana MBG juga berjalan lancar dan diterima hingga ke tanah Papua.

Dari sinilah kepingan dari gambaran utuh ketersesatan bisa disatukan. Apa yang disiarkan tentang anak-anak senang, motivasi ke sekolah jadi tinggi karena MBG. Gambar yang kita lihat tentang anak-anak sekolah yang gembira disiarkan dengan bahasa yang sama dari berbagai tempat di negeri ini, yang ingin saya katakan ini adalah template. Istilah yang sering digunakan dalam dunia konten dan PR agency.

Saya ajak Anda menggabungkan klaim anak sekolah senang, 60 persen pegawai dapur MBG bisa beli motor baru, perkembangan sektor industri tahu dan susu, dan meningkatnya harga beli bahan pangan. Tersusun rapi dan dapat kita mengerti.

Saya telah sampaikan apa itu BGN dan MBG serta tujuannya, pemenuhan gizi atau bukan? Gambar tentang anak sekolah yang gembira apakah itu bagian dari pemenuhan gizi?

Pertanyaan kritisnya apakah semua yang disampaikan tentang euforia MBG merupakan Pendidikan?

Pendidikan di Tanah Papua

Saya mencoba mengikuti cara klaim yang sama persis dengan menggunakan sudut pandang tanah Papua sebagai gambar untuk mewakili realitas Indonesia.

Jika Anda mendengar tanah Papua pasti Anda terbayang satu pulau terluas di Indonesia dengan kepala burung menjadi milik Indonesia dan bagian lain milik Papua Nugini. Pulau Papua dengan luas total 785.753 kilometer persegi.

Bagian Indonesia seluas 420.540 kilometer persegi dimana terjadi kemiskinan paling ekstrem, pendidikan paling ekstrem, stunting paling ekstrem, gizi buruk paling ekstrem, dan konflik bersenjata paling ekstrem se-Indonesia dibanding pulau lain seperti Jawa.

Laman emedia.dpr.go.id merilis informasi pada 22 Desember 2025 sebanyak 700.000 anak putus sekolah di Papua, mengutip pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Sementara Detik.com pada 2 Januari 2026 merilis informasi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua, Velix Wanggai menyatakan 700.000-an anak belum sekolah di hadapan Presiden Prabowo saat aspirasi kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 17 Desember 2025.

Media asal Papua, Jubi merilis informasi pada 18 Februari 2026 sebanyak 30.926 siswa SD hingga SMA putus sekolah di seluruh Provinsi se-Tanah Papua. Dalam laporannya, Jubi mengutip data Kemendikdasmen tahun 2024; Angka putus sekolah tersebar pada 6 Provinsi, 7.189 siswa di Provinsi Papua, 4.618 siswa di Papua Barat, 7.057 siswa di Papua Selatan, 5.543 siswa di Papua Tengah, 2.305 siswa di Papua Pegunungan, dan 4.214 siswa di Papua Barat Daya.

Selain itu juga, tiga orang peneliti dari Universitas Indonesia melaporkan dalam jurnal penelitian yang berjudul, “Analisis Faktor Penyebab Angka Putus Sekolah di Tingkat SD dan SMP di Papua: Kajian Studi Pustaka Berbasis Teori Struktural,” penelitian ini membahas bagaimana fakta sosial berkaitan dengan angka putus sekolah di Tanah Papua.

Azka Khairani, Nafisa Insani Hakiki, dan Muhamad Yopan menuliskan faktor ekonomi bukan satu-satunya faktor penyumbang putus sekolah.

Faktor budaya seperti nilai dan norma dalam masyarakat Papua juga ikut mempengaruhi, bahkan menjadi prioritas dibanding melanjutkan sekolah.

“Dalam hasil penelitian Navoleon & Muljanto (2023) mengemukakan beberapa fenomena kondisi pendidikan di Papua. Pertama, rendahnya angka harapan sekolah sebesar 46,6% penduduk yang tidak melanjutkan pendidikannya–membuktikan masih minimnya ekspektasi masyarakat terhadap nilai pentingnya pendidikan,” seperti tertulis dalam jurnal tersebut.

Ketiga penulis ini menyimpulkan angka putus sekolah cerminan dari kompleksitas kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Tanah Papua. Terbatasnya dukungan struktur sosial, budaya dan norma lokal dinilai peneliti tidak memprioritaskan pendidikan sebagai faktor penyumbang rendahnya angka partisipasi sekolah.

Penelitian Azka Khairani, dkk yang dipublikasikan Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 8, Nomor 1, Januari 2025 menggunakan pikiran Emile Durkheim sebagai landasan teori. Mereka menyimpulkan fenomena pendidikan di Tanah Papua sebagai kondisi anomie. Berikut sebagian kutipan dari bab simpulan penelitian mereka:

“Kondisi anomie dimana norma-norma sosial gagal memberikan arahan yang jelas kepada individu terkait pentingnya pendidikan. Ketidaksesuaian antara kurikulum nasional dan kebutuhan lokal memperburuk situasi sehingga pendidikan kehilangan relevansinya di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan kontekstual sangat dibutuhkan seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang terjangkau, integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kebijakan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh.”

Sebelum menutup bab tulisan ini saya mempunyai pertanyaan tentang kaitan MBG dan Pendidikan berkaitan seperti apa?

Jika dikaitkan dengan Kementerian PU yang menerima Rp23,06 triliun dari Dana Pendidikan (APBN 2026), mudah menebaknya, dana itu berubah menjadi jalan yang menghubungkan sekolah – rumah di Tanah Papua.

Kemudian Rp233 triliun (MBG) yang didapat dari Dana Pendidikan. Pemerintah terang-terangan menyatakan MBG meningkatkan motivasi anak-anak bersekolah. Semahal itukah harga kemalasan anak-anak sekolah di Indonesia?

Selanjutnya merupakan pertanyaan mudah, apakah MBG dengan isi daging rendang bisa menyelamatkan Tanah Papua dari jurang pendidikan yang ekstrem? (*)

*Selain kolumnis, Martin Laurel Siahaan saat ini adalah Ketua Umum Barisan Rakyat 1 Juni/Barak 106.