Krisis Iklim Kian Serius, Mitigasi dan Adaptasi Harus Jadi Prioritas

RINGKASAN BERITA: 

• Pakar UGM menyebut perubahan iklim tak bisa dihindari, tetapi masih bisa dikelola.
• Indonesia mulai merasakan dampak cuaca ekstrem dan siklon tropis mendekati ekuator.
• Pengurangan emisi dan kerja sama global dinilai jadi kunci memperlambat kerusakan bumi.

RIAUCERDAS.COM - Meningkatnya suhu bumi, perubahan pola cuaca ekstrem, hingga makin seringnya bencana hidrometeorologis menjadi tanda krisis iklim yang kian serius dan membutuhkan langkah nyata dari seluruh pihak.

Pakar Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr rer nat Djati Mardiatno SSi MSi, menilai perubahan iklim saat ini sudah tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya masih dapat ditekan melalui strategi mitigasi dan adaptasi.

“Perubahan iklim itu sudah sesuatu yang tidak bisa kita hindari saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan yang ada,” ujar Djati dikutip darilamanUGM,  Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis seperti hujan ekstrem dan siklon tropis menjadi indikator nyata dari krisis iklim yang sedang berlangsung.

Di Indonesia, dampak perubahan iklim mulai terlihat dari meningkatnya kejadian hujan lebat dan kemunculan siklon tropis yang semakin mendekati wilayah ekuator.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem atmosfer yang tidak bisa diabaikan.

Djati menjelaskan perubahan iklim tidak terjadi secara mendadak, melainkan merupakan hasil akumulasi aktivitas manusia dalam jangka panjang.

Ia menyoroti peningkatan emisi gas rumah kaca akibat industrialisasi, pertumbuhan populasi, penggunaan bahan bakar fosil, serta berkurangnya tutupan hutan sebagai pemicu utama.

Kondisi ini, kata dia, memperparah tekanan terhadap lingkungan dan mempercepat laju kerusakan bumi.

“Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan perubahan pola pikir dalam pembangunan,” terangnya.

Djati menegaskan langkah paling realistis saat ini adalah memperlambat laju kerusakan lingkungan melalui pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih bijak.

Dalam konteks global, ia menilai penanganan krisis iklim tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu negara.

“Bumi ini cuma satu, sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama,” ungkapnya.

Ia menambahkan negara maju maupun negara berkembang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, meskipun kontribusi dan kapasitas masing-masing berbeda.

Djati juga menyoroti isu lingkungan di Indonesia yang sering berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik.

Salah satu contohnya adalah komoditas kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jika tidak dikelola secara tepat.

“Perlu kita sadari jika sawit itu memang menguntungkan. Tetapi tentu menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan seperti moratorium sawit harus dipertimbangkan secara menyeluruh karena berkaitan dengan penghidupan masyarakat, lapangan kerja, dan devisa negara.

Ia menilai negara berkembang kerap berada dalam posisi dilematis antara menjaga lingkungan dan mengejar pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, negara maju dinilai belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam mendukung konservasi global, terutama dalam aspek pendanaan dan transfer teknologi.

Djati menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

“Bumi ini mampu memenuhi semua kebutuhan manusia, tetapi tidak akan mampu memenuhi semua keinginan manusia,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Djati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga bumi sebagai warisan bersama.

“Mari kita rawat bersama dan kita lestarikan untuk kepentingan bersama,” pesannya.

Momentum Hari Bumi yang diperingati setiap 22 April menjadi pengingat bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan. (*)