Bupati Rohul Dorong Skema Kerja Sama dengan Badan Usaha untuk Biayai Pembangunan Daerah
Bupati Rokan Hulu Anton menilai kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha menjadi salah satu solusi pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Gagasan tersebut disampaikannya dalam Forum APKASI ke-26 yang juga membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Bupati Anton mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan pembangunan di tengah efisiensi anggaran.
- Forum APKASI membahas strategi peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi investasi, SPBE, dan peran sektor perbankan.
- Pemkab Rohul juga mengawal revisi UU Pemerintahan Daerah agar pembagian kewenangan lebih proporsional dan mendukung otonomi daerah.
RIAUCERDAS.COM, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mulai melirik skema pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha.
Gagasan tersebut disampaikan Bupati Rohul, Anton ST MM saat menghadiri Forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (2/7/2026).
"Strategi pembiayaan alternatif ke depan itu bisa melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha," ujar Bupati Anton.
Forum nasional yang dihadiri kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia itu membahas dua agenda utama, yakni strategi pembiayaan alternatif pembangunan daerah dan uji publik masukan APKASI terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam pembahasan mengenai pembiayaan pembangunan, peserta forum menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Sejumlah isu yang dibahas meliputi model pembiayaan alternatif untuk pembangunan berkelanjutan, penerapan collaborative governance sebagai solusi keterbatasan fiskal, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.
Anton menilai optimalisasi investasi daerah dan pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Rohul tetap berjalan.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Rohul siap menyesuaikan regulasi daerah agar lebih adaptif terhadap investasi dan berbagai model pembiayaan modern.
Menurut Anton, ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konvensional perlu diimbangi dengan sumber pendanaan yang lebih inovatif, meski penerapannya membutuhkan proses.
Selain membahas persoalan pembiayaan, Anton juga mengikuti uji publik revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi agenda kedua dalam forum APKASI.
Ia menilai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu diperjelas agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola potensi daerah.
"Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 ini harus benar-benar mencerminkan semangat otonomi daerah yang substantif. Kami di tingkat kabupaten adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sinkronisasi kewenangan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan retribusi daerah harus diperjelas agar tidak menghambat pelayanan di akar rumput," tutur Anton.
Ia berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan APKASI dalam forum tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan regulasi di tingkat nasional sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Dalam agenda tersebut, Anton didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Rohul Yusmar, Plt Kepala DPMPTSP Munandar, Plt Kadishub Minarli Ismail, Kabag Adwil M. Franovandi, Kabag Tapen Adi Irawan, serta Kabid IKP Diskominfo Rohul Rudy Fadrial. (adv)
