Wajib Belajar Hingga Beasiswa, Ini Program Gubri di Bidang Pendidikan

RIAUCERDAS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya agar anak-anak mudah mengakses dan memiliki ilmu pengetahuan. Satu di antaranya yang dilakukan adalah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang wajib belajar 12 tahun.

Dengan Pergub ini, maka wajib belajar 12 tahun berlaku di Provinsi Riau. "Tujuannya tentu saja agar tidak ada anak di Riau yang berusia 12-18 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun,” ucap Gubernur Riau, Syamsuar, Jumat (8/9/2023).

Guna mendukung Pergub, Pemprov juga telah membangun 19 unit sekolah baru SMA/SMK sederajat sepanjang tahun 2019-2023. Ada juga pembangunan 330 ruang kelas baru. 

Di samping infrastruktur, Gubri juga memberikan peningkatan kompetensi kepada guru-guru. Dimana, sepanjang tahun 2019-2023, Pemprov telah meningkatkan kompetensi lebih dari 2.800 guru. Hal ini untuk meningkatkan kualitas guru.

"Selain Diklat, Pemerintah Provinsi Riau juga terus meningkatkan kualifikasi Guru dengan beasiswa S2 dan S3 setiap tahunnya,” kata Syamsuar seperti dilansir dari Media Center Riau.

Diungkapkan, terkait pemenuhan tenaga guru untuk tahun 2022, telah ditetapkan sebanyak 7.297 formasi. Namun, saat ini baru diberi kesempatan sebanyak 5.851 orang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Dan terus memperjuangkan 3.302 formasi lagi pada tahun 2023 ini, agar kebutuhan guru di satuan pendidikan dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Selanjutnya, dalam rangka memastikan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama di Riau pada jenjang SMA/SMK/SLB negeri sejak tahun 2019 dapat bersekolah gratis. Sedangkan untuk, SMA/SMK/SLB swasta diberikan bantuan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). 

Syamsuar mengaskan, perhatian mereka tak hanya berfokus pada jenjang SMA/SMK dan SLB. Buktinya, sejak tahun 2019 hingga 2023, Pemprov Riau menyalurkan beasiswa sebesar Rp 372.290.760.980 kepada 29.093 orang mahasiswa di beberapa perguruan tinggi.

"Baik di dalam maupun di luar negeri. Dan telah menyalurkan bantuan pendidikan dalam bentuk CSR sebesar Rp 12,9 miliar,” ujar Gubri.

Semua itu dilakukan karena Gubri meyakini bahwa kemajuan sumber daya manusia sangat berkaitan dengan aspek pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan agar dapat membentuk generasi unggul. (*)