Kemendikdasmen Tegaskan Komitmen Perkuat Kemitraan dengan Sekolah Swasta

RIAUCERDAS.COM, MAKASSAR - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Hal itu ditegaskan dalam Seminar Nasional bertema “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” yang digelar di Makassar, Sabtu (11/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 800 peserta secara luring dan daring. Hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, serta Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.

Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem penerimaan siswa yang adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan.

“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujarnya.

Mu’ti menjelaskan, kebijakan SPMB memiliki empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Istilah “domisili” dipilih menggantikan “zonasi” agar lebih inklusif dan menghindari persepsi negatif.

Ia juga mengungkapkan bahwa mulai November 2025 pemerintah akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jalur prestasi akademik di jenjang SMA, dan akan dilanjutkan untuk SMP dan SD pada Maret 2026.

Sebagai bagian dari kemitraan dengan sekolah swasta, Kemendikdasmen menyiapkan berbagai inisiatif, termasuk revitalisasi sarana dan prasarana, redistribusi guru ASN, dan penguatan digitalisasi pembelajaran.

“Pendidikan negeri dan swasta adalah mitra strategis. Tahun ini, 23 persen anggaran revitalisasi kami berikan kepada sekolah swasta. Ini bukti bahwa semua anak bangsa berhak atas pendidikan yang bermutu,” tegas Mu’ti.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan Sulawesi Selatan dalam menjalankan SPMB berkat kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), dan BMPS.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando memuji arah kebijakan Kemendikdasmen yang dinilai berpihak pada semua pihak, baik negeri maupun swasta.

“Saya bangga karena visi Bapak Menteri begitu jelas: pendidikan bermutu untuk semua. Kalimat sederhana, tapi sarat makna,” ujarnya.

Sebagai mantan kepala sekolah swasta selama tiga dekade, Muslimin menekankan pentingnya kesetaraan bagi guru swasta dan penguatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

“Sekolah swasta telah melahirkan banyak pemimpin bangsa. Karena itu, kami di Komisi X akan terus mengawal agar sekolah swasta memiliki ruang tumbuh yang setara,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan Kemendikdasmen. Ia menilai pemisahan urusan pendidikan dasar-menengah dari pendidikan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas SDM.

“Kebijakan memisahkan pendidikan dasar-menengah dari pendidikan tinggi adalah langkah cerdas. Karena kualitas pendidikan tinggi ditentukan dari pondasinya,” ujarnya.

Jufri menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjalankan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN serta mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2025.

“Sekolah swasta bukan penonton, tapi mitra strategis pemerintah. Kami percaya masa depan pendidikan Sulawesi Selatan akan semakin baik,” katanya.

Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII turut mengapresiasi perhatian Kemendikdasmen terhadap sekolah swasta dan menilai Sulawesi Selatan sebagai contoh praktik baik pelaksanaan SPMB.

“Kami sampaikan terima kasih atas kebijakan yang memberi ruang keadilan bagi sekolah negeri dan swasta,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi SPMB diperluas ke seluruh Indonesia agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antarwilayah.

“Kami bukan mencari kedudukan, tapi berinvestasi untuk masa depan bangsa. Negeri dan swasta berbeda penyelenggara, namun tidak untuk dibeda-bedakan,” tegasnya.

Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo menambahkan, pelaksanaan SPMB di daerahnya berjalan baik berkat sinergi antara Dinas Pendidikan, BPMP, dan BMPS.

Ia menyebut kebijakan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 telah menghidupkan kembali sejumlah sekolah swasta yang sebelumnya kesulitan menerima siswa baru.

“Ada sekolah di Makassar yang dua tahun tak menerima murid. Tahun ini, setelah kebijakan baru keluar, langsung dapat 150 siswa. Ini bukti nyata kebijakan yang berpihak,” ujarnya.

Kegiatan ini menegaskan semangat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas. Sulawesi Selatan dinilai berhasil menjadi pelopor praktik baik pelaksanaan SPMB 2025 sekaligus contoh sinergi antara kebijakan nasional dan inisiatif lokal. (rls)