Sekolah Daring Belum Jadi Prioritas, Pemerintah Tekankan Pembelajaran Tatap Muka untuk Cegah Learning Loss
Pemerintah menegaskan pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak, dengan fokus utama tetap pada sekolah tatap muka demi menjaga kualitas pendidikan.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemerintah menilai sekolah daring belum menjadi prioritas utama saat ini.
- Pembelajaran tatap muka dipertahankan untuk mencegah learning loss.
- Transformasi digital difokuskan pada birokrasi, bukan sistem belajar siswa.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Wacana penerapan sekolah daring kembali mencuat di tengah dinamika global, namun pemerintah memastikan metode tersebut belum menjadi prioritas.
Fokus utama saat ini tetap pada pembelajaran tatap muka guna mencegah terjadinya learning loss di kalangan siswa.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian kesehatan dan pendidikan pada 23 Maret 2026, yang merujuk pada arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya.
Dalam keterangannya, Menko PMK menyebutkan bahwa meski sempat dibahas opsi pembelajaran hybrid yang menggabungkan daring dan luring, hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.
Pemerintah menilai, keberlangsungan pembelajaran secara langsung di sekolah lebih efektif dalam menjaga kualitas pendidikan serta memastikan proses belajar berjalan optimal di seluruh daerah.
Selain itu, perhatian terhadap sektor pendidikan menjadi bagian penting dari agenda besar transformasi nasional yang dipercepat di tengah situasi krisis global.
Menko PMK mengutip arahan Presiden yang menekankan bahwa krisis justru menjadi momentum untuk mempercepat berbagai program strategis, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ. Tapi sekarang akan mempercepat," demikian kutipan arahan Presiden.
Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam aspek pemerintahan, seperti optimalisasi rapat daring, efisiensi perjalanan dinas, hingga penerapan pola kerja fleksibel atau flexible working arrangement (FWA).
Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta diterapkan pada sistem pembelajaran siswa, yang dinilai memerlukan interaksi langsung untuk menjaga kualitas hasil pendidikan.
Menko PMK menegaskan bahwa peningkatan layanan publik, pembangunan SDM, serta percepatan reformasi birokrasi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya. (*)
