Refleksi Akhir 2025, Bupati Siak Afni Zulkifli Ungkap Tantangan Fiskal dan Komitmen Menuntaskan Utang Daerah

RINGKASAN BERITA : 

• Utang daerah sekitar Rp200 miliar tahun 2024 berhasil dibayarkan, tersisa Rp120 miliar dicicil pada 2026.
• Dana transfer pusat Kabupaten Siak dipangkas hampir 50 persen tanpa penjelasan resmi.
• Pemkab Siak memprioritaskan efisiensi anggaran, peningkatan PAD, dan menjaga layanan publik.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Memasuki tujuh bulan masa kepemimpinannya sebagai Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli bersama Wakil Bupati Syamsurizal menutup tahun 2025 dengan menggelar konferensi pers terkait capaian kinerja pemerintah daerah, transparansi pelaksanaan APBD 2025, serta agenda prioritas tahun 2026, Senin (29/12/2025).

Afni dan Syamsurizal yang dilantik pada 4 Juni 2025, mengawali kepemimpinan dengan menghadapi kondisi keuangan daerah yang berat.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Siak berhasil melunasi sekitar Rp200 miliar utang tahun anggaran 2024. Sementara sisa utang sekitar Rp120 miliar direncanakan akan dicicil pada tahun 2026.

Dalam refleksi akhir tahun, Afni menegaskan komitmennya untuk menuntaskan utang daerah, melakukan efisiensi anggaran, serta memperbaiki kondisi fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sejak kami dilantik sampai hari ini, kami fokus menyelesaikan utang tunda bayar di tengah keterbatasan APBD. Insyaallah, kita cicil pelan-pelan semua tanggungan ini, memperkecil tekanan fiskal dengan menaikkan PAD, serta melakukan efisiensi di semua lini,” ujar Afni.

Sebagai bupati perempuan pertama di Negeri Istana, Afni menegaskan komitmennya mewujudkan visi Siak Hebat, meski harus melalui masa-masa sulit.

Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kondisi ini sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Afni mengungkapkan, kondisi keuangan Kabupaten Siak di penghujung 2025 memang belum stabil.

Sejumlah kewajiban kepada masyarakat belum dapat dibayarkan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Dana transfer yang semula disetujui sebesar Rp111 miliar, realisasinya hanya sekitar Rp55,6 miliar atau dipotong hampir 50 persen tanpa penjelasan yang jelas.

“Kami sudah bersurat resmi, pimpinan DPRD juga datang ke Kementerian Keuangan, bahkan saya pribadi menghubungi Menteri Keuangan. Namun hingga kini belum ada penjelasan transparan terkait pemangkasan dana tersebut,” ungkapnya.

Kondisi tersebut semakin menekan fiskal daerah yang sejak awal telah menanggung defisit dan utang lama.

Pemkab Siak juga masih menunggu dana bagi hasil dari Provinsi Riau senilai sekitar Rp40–50 miliar yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan pembayaran bersifat mendesak.

Total usulan pembayaran yang belum terealisasi mencapai Rp18,1 miliar, sementara dana tersedia hanya Rp2,3 miliar.

Di antaranya mencakup biaya hidup mahasiswa miskin sebesar Rp3,4 miliar serta honor guru ngaji, MDA, dan Posyandu sekitar Rp2 miliar.

Untuk utang proyek tahun 2025, hampir dipastikan belum dapat dibayarkan.

Akibat tekanan fiskal tersebut, pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun 2025 terpaksa tertunda selama dua bulan.

Namun, Afni memastikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi cepat agar TPP dapat dibayarkan pada awal 2026.

“Yang akan kami dahulukan pada Januari adalah pembayaran utang TPP Desember 2024. Insyaallah dibayarkan awal Januari 2026,” jelasnya.

Selain itu, Afni juga menyoroti belum disalurkannya dana kurang salur tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan dengan nilai sekitar Rp100 miliar, serta dana bagi hasil 2024–2025 yang belum memiliki dasar PMK.

Meski menghadapi tantangan berat, Afni menegaskan Pemkab Siak akan terus berupaya menjaga pelayanan publik dan memperjuangkan hak daerah.

“Kami optimis dengan kolaborasi, kerja keras, dan niat baik, Siak akan mampu melalui masa sulit ini. Kami akan memaksimalkan PAD dan menjemput program-program pusat,” tutupnya. (*)