Pemprov Riau Dorong Revitalisasi hingga 900 Sekolah di 2026, Bahas Lahan dan Guru Honorer

RINGKASAN BERITA: 

• Pemprov Riau menargetkan hingga 900 sekolah direvitalisasi pada 2026.
• Status lahan 17 sekolah menjadi kendala utama penyaluran bantuan revitalisasi.
• Pemerintah pusat menjamin hak guru non-ASN dan mendorong pengangkatan PPPK.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan sektor pendidikan.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan delegasi Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Gedung E Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, didampingi Inspektur Jenderal Faisal Syahrul serta perwakilan Pusat Penguatan Karakter.

Dalam pertemuan itu, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), status lahan sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga nasib guru non-ASN dan perlindungan hukum program pendidikan.

Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Riau.

Ia menyebut, pada 2025 terdapat 439 sekolah yang telah direvitalisasi, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB.

“Khusus SMA ada 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK, termasuk pembangunan satu unit sekolah baru di Indragiri Hilir dan satu SLB di Rokan Hulu,” kata dia.

Untuk tahun 2026, Pemprov Riau berharap jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 900 sekolah, seiring target nasional sekitar 71 ribu sekolah.

Saat ini, terdapat 76 SMA dan 33 SMK di Riau yang telah masuk dalam sistem usulan revitalisasi 2026, serta rencana pembangunan enam unit sekolah baru tingkat SMA.

Selain itu, pertemuan juga membahas rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di sejumlah daerah, seperti Pekanbaru, Indragiri Hilir, Siak, dan Kepulauan Meranti.

Menurut Syahrial, proses verifikasi lapangan oleh pihak kementerian telah dilakukan dan hasilnya diharapkan keluar dalam waktu dekat.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah status lahan 17 sekolah SMA dan SMK di Riau yang berdiri di atas tanah negara eks Caltex/Chevron yang kini dikelola PT Pertamina Hulu Rokan.

Karena belum bersertifikat, sekolah-sekolah tersebut belum dapat menerima bantuan revitalisasi.

Menanggapi hal itu, Gogot Suharwoto menyatakan pihaknya akan mencari solusi agar sekolah tetap bisa mendapatkan bantuan, salah satunya melalui surat pernyataan dari pihak perusahaan terkait sebagai dasar penyaluran anggaran.

Di sektor digitalisasi, Kemendikdasmen memastikan dukungan lanjutan berupa perangkat Interactive Flat Panel (IFP).

Jika pada 2025 setiap sekolah telah menerima satu unit, maka pada 2026 direncanakan akan mendapat tambahan tiga unit per sekolah.

Terkait guru non-ASN, pemerintah pusat menegaskan bahwa mereka tetap dapat mengajar dan memperoleh hak melalui dana BOS serta program pengangkatan sebagai PPPK.

Hal ini mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Selain itu, aspek perlindungan hukum juga menjadi perhatian. Kemendikdasmen menegaskan bahwa penyelesaian persoalan program pendidikan diutamakan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sementara penegakan hukum menjadi langkah terakhir.

“Sekolah dan guru harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dikriminalisasi dalam pelaksanaan program pendidikan,” menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut. (*)