Pakar UGM Nilai Wacana Trump “Rebut Greenland” Tidak Realistis, Berisiko Guncang Tatanan Global

RINGKASAN BERITA:

• Trump menyebut AS ingin menguasai Greenland demi kepentingan keamanan Arktik.

• Guru Besar HI UGM menilai wacana tersebut lebih sebagai manuver politik dan tekanan geopolitik.

• Jika direalisasikan, langkah itu dinilai berpotensi mengguncang stabilitas dan hukum internasional.

RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut keinginan AS untuk merebut Greenland memicu perhatian luas di ranah geopolitik internasional.

Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., menilai pernyataan tersebut perlu disikapi serius, namun tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang realistis.

Trump dalam pidatonya menyebut Amerika Serikat ingin mengendalikan Greenland dengan cara apa pun.

Menurutnya, penguasaan wilayah yang secara administratif berada di bawah Denmark itu akan berdampak besar bagi keamanan nasional AS, seiring meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik.

Ia bahkan menambahkan, jika tidak segera bertindak, Rusia dan China disebut akan lebih dulu mengambil langkah.

Menanggapi hal itu, Nur menjelaskan bahwa secara geografis Greenland memang memiliki posisi strategis, baik untuk sistem pertahanan, jalur pelayaran masa depan, maupun akses terhadap mineral kritis.

Namun, keinginan untuk “merebut” wilayah tersebut dinilainya bukan kebijakan yang realistis.

“Meskipun Greenland secara geografis memiliki wilayah yang strategis dan menjadikan ia penting bagi sistem pertahanan AS, jalur pelayaran masa depan, dan akses ke mineral kritis, namun kehendak dalam ‘merebut’ wilayah ini bukanlah suatu hal yang realistis,” jelasnya, Kamis (15/1/2026) dilansir portal resmi UGM.

Ia memandang pernyataan Trump sebagai ciri khas gaya kepemimpinan yang provokatif, langsung, dan penuh daya kejut, namun tetap mengandung perhitungan geopolitik. Menurutnya, wacana tersebut lebih tepat dibaca sebagai bargaining tactic dan signal politics dengan tiga sasaran audiens.

Di hadapan publik Amerika, Trump menampilkan diri sebagai pemimpin yang siap “mengamankan aset” demi kepentingan nasional.

Kepada sekutu, khususnya Denmark, ia mengirimkan tekanan agar lebih sejalan dengan agenda keamanan AS.

Sementara bagi publik global, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa Amerika Serikat tetap berambisi mempertahankan dan meluaskan hegemoninya di tengah persaingan dengan Rusia dan Tiongkok.

Nur juga menilai sikap Trump tidak terlepas dari faktor kepribadian politik.

Narsisme politik, menurutnya, memperkuat kecenderungan personalisasi geopolitik, di mana teritori diperlakukan layaknya properti dan hubungan internasional seperti negosiasi bisnis.

“Trump menjadikan Greenland sebagai ‘panggung’. Kehendaknya merebut wilayah ini terbukti efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi, dan menggeser batas-batas wacana diplomatik,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, jika wacana tersebut benar-benar diwujudkan, dampaknya akan sangat serius terhadap stabilitas global.

Tindakan itu dinilai sebagai tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara dan prinsip penentuan nasib sendiri.

Kebijakan tersebut juga berpotensi merusak legitimasi tatanan internasional berbasis aturan, mengguncang hubungan trans-Atlantik, memanaskan situasi Denmark dan Greenland, memicu reaksi keras Uni Eropa, serta melemahkan NATO secara politik.

“Jika hal ini terjadi akan menunjukkan semakin tersisihnya norma dan hukum internasional sehingga digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak.

Ini menjadi penanda pergeseran tatanan internasional yang lebih kasar, transaksional, dan penuh risiko,” pungkasnya. (*)