Kerjasama dengan PIBG Dua Sekolah di Malaysia, Ini yang Bakal Dilakukan Forkom SMA SMK dan SLB Negeri Riau
Kerjasama Forkom SMA/SMK dan SLB Negeri Provinsi Riau dengan PIBG Malaysia ini menyangkut partisipasi publik terhadap dunia pendidikan. Partisipasi publik ini tidak hanya dari peran swasta tapi juga orangtua siswa.
RIAUCERDAS.COM - Ketua Forum Komite (Forkom) SMA/SMK/SLB Negeri Provinsi Riau Delisis Hasanto dan Penggerak Dipertua Persatuan Ibu Bapak Guru (PIBG) Seri Bintang Utara Kuala Lumpur, Tuan Haji Hakim Bin Haji Hamzah menandatangani dokumen kerjasama pada Kamis (6/6/2024).
Sehari kemudian, Jumat (7/6/2024), Forkom juga menjalin kerjasama dengan SBPI Selandar Melaka di Melaka. Penandatanganan kembali dilakukan Delisis Hasanto dengan Penggerak Dipertua PIBG SBPI Selandar Melaka Ahmad Izham Bin Rajali.
Saat studi banding di Malaysia, Forkom Riau juga didampingi oleh Ketua MKKS SMAN Rokan Hilir, Kepala sekolah diwakili oleh SMK Pertanian Provinsi Riau dan Disdik Riau diwakili Widyaiswara M. Yuzar.
Ketua Forkom Provinsi Riau Delisis Hasanto mengatakan, kerjasama ini menyangkut partisipasi publik terhadap dunia pendidikan. Partisipasi publik ini tidak hanya dari peran swasta tapi juga orangtua siswa,” tutur Delisis, Sabtu (8/6/2024).
Dia menjelaskan, PIBG di Malaysia sama dengan komite sekolah di Indonesia. Dengan kerjasama ini, Forkom ingin terjadi berbagi informasi mengenai peran komite sekolah atau PIBG.
“Kita juga akan saling berkunjung untuk meningkatkan silatuhrahmi. Nota kesepahaman ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani," ujar Delisis.
Diterangkan dia, PIBG dibagi dalam empat tingkatan. Mulai dari tingkat sekolah, tingkat daerah, tingkat wilayah dan tingkat nasional.
Selain sumber biaya sekolah dari kerajaan, juga ada konstribusi dan partisipasi dari PIBG secara nasional, wilayah, daerah dan sekolah. Setiap Program PIBG diputuskan di rapat bersama di setiap tingkatan. Semua kegiatan PIBG itu juga dilindungi oleh undang-undang negara setempat.
Sebaliknya, di Riau Forkom hadir sebagai lembaga mandiri dan independen yang tumbuh di lingkungan masyarakat sekolah. Forkom menjadi wadah berkomunikasi bersama dalam memahami UU yang berlaku terkait peran masyarakat dalam pendidikan.
Menurut dia, anggota Forkom telah berbuat dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan. Forum ini juga mendukung program kerja Pemerintah Provinsi Riau terkait pembangunan pendidikan.
Delisis menilai, Komite Sekolah harus keluar dari zona formalitas. Tapi perlu bekerja nyata untuk pengembangan pendidikan di Riau.
"Apalagi Komite sekolah jadi elemen penting sebagai mitra sekolah. Komite sekolah dilakukan secara gotong royong, mandiri, akuntabel dan bertugas memberi pertimbangan dalam kebijakan sekolah," ungkap dia.
Komite sekolah, ujarnya, berperan dalam menyusun rencana kerja sekolah. Selanjutnya, membuat rencana anggaran sekolah, pengembangan fasilitas pendidikan, memberi masukan pada kriteria kerjasama sekolah dan sebagainya.
Komite juga bisa menggalang dana dari masyarakat. Baik perorangan, dunia usaha dan dunia industri melalui upaya yang kreatif. Di samping itu komite berperan mengawasi jalannya pendidikan di sekolah. Komite juga punya peran menindaklanjuti saran dan kritik siswa, orangtua dan masyarakat terkait kinerja sekolah.
Untuk membangun persepsi yang sama, Delisis menilai perlu ada pencerahan. Sehingga komite sekolah dalam langkah yang sama saat pengembangan pendidikan.
"Perlu juga pemberian sanksi jika ada komite sekolah yang tidak bisa menjalankan Permendikbud 75 tahun 2016 dengan baik," tuturnya. (*)
What's Your Reaction?
