BRIN Butuh 200 Peneliti Nuklir untuk Dukung PLTN Pertama Indonesia 2032

RINGKASAN BERITA:

• BRIN memproyeksikan kebutuhan sekitar 200 peneliti nuklir untuk mendukung pengembangan energi nuklir nasional.

• Talenta tersebut dibutuhkan untuk mendukung rencana pembangunan PLTN pertama yang ditargetkan beroperasi pada 2032.

• Pemerintah menyiapkan program beasiswa, pelatihan, serta penguatan standar kompetensi untuk memperkuat SDM nuklir.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan Indonesia memerlukan sekitar 200 peneliti baru di bidang nuklir untuk memperkuat pengembangan riset dan teknologi ketenaganukliran nasional.

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2032.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra, mengatakan kebutuhan talenta riset nuklir meningkat seiring upaya membangun ekosistem teknologi nuklir di Indonesia.

“Kami memproyeksikan kebutuhan hampir 200 peneliti baru di bidang kenukliran untuk mendukung pengembangan riset dan teknologi ke depan,” kata Edy dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Kesiapan SDM dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam menghadapi era pemanfaatan energi nuklir di Indonesia.

Ketersediaan tenaga ahli dibutuhkan sejak tahap riset, pengembangan teknologi, hingga pengoperasian pembangkit listrik di masa mendatang.

Namun demikian, Edy mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan peneliti nuklir masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya minimnya minat talenta muda untuk berkarier di bidang tersebut.

“Tantangannya memang tidak mudah mencari orang yang mau berkarier sebagai peneliti nuklir. Bahkan lulusan dari pendidikan nuklir sendiri belum tentu semuanya masuk ke bidang ini,” ujarnya.

Selain persoalan jumlah talenta, BRIN juga menilai perlu adanya penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri nuklir.

Edy menilai sektor ini memerlukan tenaga profesional yang tidak hanya memiliki gelar akademik, tetapi juga kompetensi teknis yang diakui industri.

Karena itu, BRIN mendorong penyusunan standar kompetensi kerja nasional di bidang nuklir agar lulusan pendidikan dapat lebih siap memasuki dunia industri.

“Industri nuklir tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi. Standar kompetensi kerja menjadi penting agar lulusan pendidikan dapat terserap di dunia industri,” katanya.

Untuk memperkuat pengembangan talenta nuklir, BRIN menyiapkan sejumlah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelatihan profesional.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan skema beasiswa khusus bagi pengembangan talenta di bidang ketenaganukliran.

Selain itu, BRIN juga merencanakan program pelatihan seperti Nuclear Energy Management School, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas manajemen proyek energi nuklir di Indonesia.

Program tersebut diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari peneliti, perguruan tinggi, hingga industri, sehingga pengembangan SDM nuklir dapat dilakukan secara kolaboratif.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Aba Subagja, menilai penguatan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu didukung oleh sistem manajemen aparatur sipil negara yang lebih terarah.

Ia menyebutkan bahwa jumlah ASN di Indonesia saat ini mencapai sekitar 6,5 juta orang, dengan sebagian besar berada pada jabatan fungsional.

“Artinya peluang karier ASN sebenarnya lebih terbuka luas di jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional di bidang Iptek seperti peneliti dan perekayasa,” ujarnya.

Menurut Aba, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi di lembaga pemerintah, termasuk di BRIN yang mengandalkan peneliti dan perekayasa sebagai penggerak utama kegiatan riset.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menyusun postur kebutuhan ASN di BRIN untuk menentukan komposisi tenaga ahli yang dibutuhkan secara lebih sistematis.

“Postur ini nanti akan menentukan berapa kebutuhan SDM, misalnya tenaga nuklir. Kalau kebutuhannya seribu, maka akan dikunci dalam grand design pemenuhan SDM selama lima tahun,” ujarnya.

Selain melalui rekrutmen baru, kebutuhan SDM tersebut juga dapat dipenuhi melalui skema mobilitas talenta ASN, yakni memanfaatkan pegawai yang memiliki kompetensi relevan untuk berpindah ke bidang yang dibutuhkan.

Aba menekankan bahwa penguatan manajemen talenta menjadi faktor penting agar sumber daya manusia di bidang Iptek dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

“Talenta-talenta di bidang iptek perlu dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kariernya,” tandasnya. (*)