Begini Dampak Positif Program Guru Penggerak Menurut Dirjen GTK Saat Acara di Papua

RIAUCERDAS.COM -  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani menilai program Pendidikan Guru Penggerak bagi pribadi atau karakter murid dan guru begitu berdampak positif. 

Hal itu disampaikan Nunuk ketika membuka koordinasi dan temu sapa capaian program prioritas Kemendikbudristek, dengan 261 Guru Penggerak se-Kabupaten Merauke. 

Ketika berdialog dengan para guru, Dirjen Nunuk mengatakan bahwa Pendidikan Guru Penggerak memungkinkan agar para lulusannya menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. 

"Program ini (bertujuan) mengembangkan (potensi) pendidik sehingga dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila,” jelas Nunuk Suryani beberapa waktu lalu.

Dirjen GTK menyebutkan, bahwa di Papua Selatan sebanyak 40 Guru Penggerak sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Ia menambahkan, bahwa program Guru Penggerak memang ditujukan untuk pengembangan guru agar bisa memimpin sekolah. 

“Capaian program Guru Penggerak di Provinsi Papua Selatan sampai bulan September ini total sebanyak 659 guru sudah lulus di program Guru Penggerak, yang sudah sertifikasi dan diangkat menjadi Guru Penggerak ada 65 guru,” ujar Nunuk.

Dia mengatakan, bahwa kebutuhan kepala sekolah di wilayah Papua cukup besar. Di Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, tercatat kebutuhan kepala sekolah dari guru penggerak sebanyak 39 orang. Namun, hingga kini sudah ada delapan guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah.

Nunuk menyampaikan, bahwa pihaknya bersama Balai Guru Penggerak terus menyosialisasikan program tersebut. Terlebih lagi, pengangkatan kepala sekolah dari Guru Penggerak ini sudah memiliki dasar hukumnya, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan terkait program percepatan pemenuhan kebutuhan guru melalui pendidikan guru di Provinsi Papua. Ia mengatakan bahwa regulasi pemenuhan jumlah kebutuhan guru di Papua telah tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua.

“Melalui Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023, pelajar lulusan SMA bisa menjadi guru di tingkat sekolah dasar (SD). Namun, calon guru dari lulusan SMA itu perlu mendapatkan pendidikan sebelum terjun mengabdi sebagai guru,” imbuhnya.

Salah satu perwakilan guru, Natalia Atapen dari SD Inpres Kumbis yang juga Guru Penggerak angkatan 3 mengungkapkan rasa terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya dengan mengikuti Pendidikan  Guru Penggerak.

"Secara nasional saya angkatan ke 3 namun untuk di Merauke saya angkatan pertama untuk Pendidikan Guru Penggerak, tujuan saya untuk belajar mengembangkan potensi saya sebagai guru untuk mengajar di tempat saya yang memang hampir semua orang asli Papua yang dalam mengajar harus pegang rotan baru ada perubahan," ungkapnya. 

Setelah ia mengikuti Pendidikan Guru Penggerak, dirinya mendapatkan banyak ilmu baru dalam mendidik dan mengajarkan karakter disiplin dan bertanggung jawab kepada peserta didik yang tujuannya untuk menumbuhkan karakter Profil Pelajar Pancasila di sekolah.

Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Papua, Fatkurohmah, dalam sesi dialog dan temu sapa bersama Guru Penggerak, ia mengajak seluruh guru menguatkan kolaborasi untuk meningkatkan pendidikan di tanah Papua. 

“Jika maju maka dipastikan seluruh masyarakat di tanah Papua akan sejahtera, mari kita menghormati pertemuan ini untuk saling belajar dan melengkapi, memotivasi diri untuk terus melanjutkan perjuangan kita, meningkatkan kompetensi diri, demi meningkatkan layanan pendidikan di daerah kita masing-masing,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, Benny Malik, menegaskan bahwa peran penting guru dalam Kurikulum Merdeka. 

“Di Kabupaten Merauke, kita memiliki 3.966 guru dari TK sampai dengan SMA/SMK l, dan yang ada di pertemuan ini ada sekitar 300. Artinya kita adalah bagian yang menjadi pionir dan penggerak, yang diharapkan menjadi pemimpin yang nantinya menghasilkan dan mendidik siswa kita ke depan secara utuh, baik dari pengembangan karakter maupun kecerdasan serta emosionalnya sesuai dengan Implementasi Kurikulum Merdeka,’’ tegas Benny. (rls)