Pola Makan Tak Seimbang di Indonesia Bukan Soal Ekonomi

RINGKASAN BERITA: 

• Studi membuktikan masyarakat Indonesia mampu membeli makanan sehat, namun memilih konsumsi yang kurang bergizi.
• Kebiasaan sejak kecil dan gaya hidup praktis jadi faktor utama pergeseran pola makan.
• Kasus penyakit tidak menular kini meningkat, bahkan banyak terjadi pada usia di bawah 40 tahun.

RIAUCERDAS.COM - Kemampuan ekonomi bukan lagi faktor utama penghambat pola makan sehat di Indonesia.

Studi berjudul Healthy diets are affordable but often displaced by other foods in Indonesia justru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya mampu mengakses makanan bergizi, namun pilihan konsumsi sehari-hari cenderung beralih ke makanan olahan yang kurang seimbang.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Policy itu mengungkap pola konsumsi masyarakat kini lebih didominasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan ekonomi dan praktik konsumsi yang terjadi di lapangan.

Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratiwi Dinia Sari, S.Gz., RD menjelaskan bahwa pilihan makanan tidak semata ditentukan oleh daya beli.

Menurutnya, banyak faktor lain yang turut memengaruhi keputusan seseorang dalam mengonsumsi makanan.

“Jadi memang ketika seseorang memilih untuk memakan atau tidak memakan suatu jenis makanan itu tidak semata soal kemampuan untuk membeli makanan tersebut,” ujarnya dikutip dari laman UGM, Selasa (21/4/2026).

Ia memaparkan bahwa faktor internal seperti selera, kebiasaan, dan kondisi fisiologis, serta faktor eksternal seperti budaya, lingkungan sosial, dan ketersediaan pangan memiliki peran besar dalam membentuk pola makan.

Dalam kehidupan modern, kemudahan akses terhadap berbagai jenis makanan justru memperkuat kecenderungan konsumsi yang tidak sehat.

Kebiasaan makan yang terbentuk sejak usia dini juga menjadi faktor penting.

Dini menilai pola konsumsi anak yang terbiasa dengan makanan tinggi gula dan lemak akan sulit diubah ketika dewasa.

Lingkungan keluarga disebut sebagai fondasi utama dalam membentuk preferensi tersebut.

“Apabila individu sejak kecil terbiasa dengan pola makan tertentu, maka preferensi itu akan terus terbentuk dan terbawa hingga dewasa,” terang Dini.

Selain itu, gaya hidup praktis turut mempercepat pergeseran pola makan.

Banyak masyarakat lebih memilih membeli makanan jadi dibandingkan memasak sendiri.

Pilihan makanan di luar rumah pun umumnya didominasi oleh makanan yang digoreng dan rendah serat.

“Kebiasaan hidup yang praktis menjadikan opsi membeli makanan jadi lebih banyak dilakukan, sementara pilihan yang tersedia sering kali kurang sehat,” tuturnya.

Rendahnya konsumsi buah, sayur, dan kacang-kacangan juga menjadi persoalan serius.

Kurangnya kebiasaan sejak kecil serta minimnya pemahaman tentang pentingnya pangan bergizi membuat konsumsi makanan sehat semakin terpinggirkan.

Di sisi lain, preferensi rasa dan tekstur juga memengaruhi pilihan konsumsi.

Individu yang terbiasa mengonsumsi makanan olahan cenderung kurang menyukai makanan alami seperti sayur dan buah.

Dampak dari pola makan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

Dini menyebut kondisi seperti obesitas, hipertensi, diabetes melitus, dan dislipidemia kini semakin banyak ditemukan, bahkan pada kelompok usia di bawah 40 tahun.

“Saat ini bahkan kasus penyakit tidak menular tersebut sudah banyak ditemukan pada individu berusia di bawah 40 tahun,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan ini, edukasi gizi dinilai penting, meski belum cukup efektif jika berdiri sendiri.

Dini menilai pendekatan melalui media digital berpotensi menjangkau generasi muda, terutama dengan visual menarik dan melibatkan influencer.

Namun demikian, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas tetap menjadi strategi utama dalam membangun kebiasaan makan sehat.

Edukasi sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah dianggap lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia menambahkan, perubahan pola konsumsi memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam menghadirkan regulasi yang mendukung.

Salah satunya melalui penyederhanaan label gizi pada produk makanan agar lebih mudah dipahami masyarakat.

“Misalnya melalui pencantuman label gizi yang lebih sederhana seperti traffic light food, sehingga masyarakat lebih mudah menentukan pilihan makanan,” tutupnya. (*)