PJJ SMA Jadi Harapan Baru Tekan Anak Tidak Sekolah

Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang SMA diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah. Sejumlah sekolah di Indonesia hingga Malaysia menyatakan kesiapan dan optimisme terhadap implementasinya.

PJJ SMA Jadi Harapan Baru Tekan Anak Tidak Sekolah
Program Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ jenjang SMA diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah. (Sumber: Kemendikdasmen)

RINGKASAN BERITA: 

  • PJJ mampu menampung lebih dari separuh lulusan SMP yang sebelumnya tidak lanjut sekolah.
  • Program menjangkau siswa hingga luar negeri seperti di Malaysia.
  • Platform Rumah Pendidikan jadi kunci pembelajaran fleksibel tanpa batas lokasi.

RIAUCERDAS.COM, TANGERANG - Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah mulai diposisikan sebagai solusi strategis untuk menjangkau anak tidak sekolah (ATS), termasuk di wilayah terpencil hingga luar negeri.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program ini mendorong perluasan akses pendidikan bagi siswa usia 16–18 tahun yang terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun sosial.

Kepala Tata Usaha Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Malaysia, Sukma Sabdani, menyebut PJJ telah terbukti membantu ratusan pelajar Indonesia di Sabah yang kesulitan mengakses pendidikan formal.

Dari sekitar 1.700 lulusan tingkat SMP setiap tahun, program PJJ akan mampu menampung lebih dari separuh murid yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam program pendidikan formal reguler.

"PJJ menjadi solusi efektif bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil, termasuk anak-anak Indonesia yang berada di kawasan perkebunan dengan jarak hingga ratusan kilometer dari pusat kota maupun SIKK,” ujarnya.

Menurutnya, fleksibilitas PJJ memungkinkan siswa tetap belajar sambil membantu orang tua bekerja.

Ke depan, pihak sekolah berencana memperluas cakupan program agar menjangkau lebih banyak peserta, termasuk mereka yang sudah bekerja.

Di dalam negeri, kesiapan serupa disampaikan Kepala SMAN 1 Ternate, Sabaria Umahuk. Sekolahnya ditunjuk sebagai sekolah induk yang akan berkolaborasi dengan tiga sekolah mitra, yakni SMAN 1 Halmahera Utara, SMAN 1 Pulau Morotai, dan SMAN 2 Halmahera Timur.

Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan di Maluku Utara.

"Program ini menjadi peluang besar untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan, khususnya di daerah kami, Maluku Utara. Melalui kolaborasi yang kuat dan dukungan pemerintah daerah, kami optimis dapat memberikan layanan pendidikan yang maksimal guna menekan ATS dan mewujudkan pendidikan yang bermutu,” tuturnya.

Dukungan juga datang dari Kepala SMAN 2 Padalarang, Kicky Eceu Wardani, yang menyatakan kesiapan sekolahnya menjalankan PJJ.

Ia menyebut pengalaman mengelola SMA Terbuka menjadi modal penting dalam implementasi program ini.

“Program ini sangat membantu karena memfasilitasi murid yang tidak dapat hadir langsung di sekolah. Fokus PJJ saat ini juga diarahkan kepada anak-anak yang sempat berhenti sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan. Semoga implementasi PJJ ini berjalan baik dan membawa harapan baru untuk para ATS di wilayah Jawa Barat,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah mengintegrasikan PJJ dengan konsep pembelajaran mendalam.

“Sekolah induk dan sekolah mitra terpilih memiliki peran penting bukan hanya sekadar menekan angka ATS, melainkan juga bagaimana membentuk karakter mereka dan mengembangkan kompetensi yang kuat. Semoga program ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas,” ujarnya.

Dalam implementasinya, PJJ memanfaatkan platform digital seperti Rumah Pendidikan yang memungkinkan guru dan siswa mengakses materi pembelajaran secara fleksibel.

Melalui platform ini, materi dapat diunggah dan diakses kapan saja, sehingga mendukung proses belajar mandiri tanpa batas ruang dan waktu.

Program PJJ SMA menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia tetap mendapatkan layanan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu, sekaligus menekan angka putus sekolah di berbagai wilayah. (*)