Mendagri: Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Mayoritas Sudah Fungsional

RINGKASAN BERITA:

• Mayoritas wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah pulih secara fungsional.

• Enam daerah tidak mengajukan bantuan rehabilitasi rumah karena mampu menangani dampak bencana secara mandiri.

• Rehabilitasi lanjutan difokuskan pada layanan dasar, hunian sementara, dan infrastruktur desa.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Sebagian besar wilayah terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) dilaporkan telah berangsur pulih dan kembali berfungsi.

Hal ini ditandai dengan beroperasinya kembali layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, akses jalan, serta distribusi energi dan komunikasi.

Laporan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra, Rabu (11/2/2026) dilansir InfoPublik. 

Tito menyebut peta pemulihan menunjukkan mayoritas wilayah telah masuk kategori hijau atau pulih secara fungsional.

Dalam paparannya, Mendagri mengungkapkan terdapat enam daerah yang tidak mengajukan bantuan rehabilitasi rumah karena dampak banjir dinilai tidak terlalu berat dan mampu ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Di Sumatra Barat, empat daerah tersebut yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, wilayah terdampak ringan di Sumatra Selatan, serta Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto.

Sementara di Sumatra Utara, Kabupaten Asahan menyatakan penanganan telah diselesaikan secara mandiri. Di Aceh, hal serupa disampaikan oleh Kabupaten Aceh Besar.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para bupati dan wali kota yang mampu menyelesaikan dampak bencana secara mandiri karena kerusakannya tidak terlalu berat,” ujar Tito.

Secara umum, kondisi pemulihan di Aceh menunjukkan infrastruktur utama telah bersih dan dapat digunakan kembali.

Kecuali di Aceh Tamiang yang masih menyisakan pekerjaan di beberapa titik, layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta akses jalan nasional dan provinsi telah kembali berjalan, meskipun sebagian masih menggunakan jembatan sementara.

Di Sumatra Barat, distribusi BBM, operasional SPBU, pasokan listrik dan LPG dilaporkan telah pulih 100 persen.

Jaringan komunikasi dan internet juga telah normal.

Namun, dukungan air minum masih dibutuhkan di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, serta penanganan lanjutan pada dua alur sungai untuk mencegah risiko bencana susulan.

Sementara itu, di Sumatra Utara, hampir seluruh kabupaten dan kota terdampak telah pulih secara fungsional.

Kantor pemerintahan kembali beroperasi, akses jalan nasional normal, dan sebagian besar fasilitas umum sudah dapat digunakan.

Meski demikian, beberapa puskesmas dan fasilitas pendidikan masih dalam tahap perbaikan.

Pada sektor pendidikan, sejumlah bangunan sekolah dari tingkat SD hingga SMA sempat terdampak, namun kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung dengan skema penyesuaian sementara.

Di sektor keagamaan, beberapa rumah ibadah di Kota Padang, Padang Pariaman, dan sejumlah wilayah di Aceh masih menjalani proses rehabilitasi.

Tito menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap dengan prioritas pemulihan layanan dasar masyarakat, termasuk penyediaan hunian sementara, perbaikan jalan desa dan kabupaten, serta normalisasi lingkungan terdampak.

Proses ini dikoordinasikan melalui Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diketuai Menko PMK sebagai Ketua Tim Pengarah dan Mendagri sebagai Ketua Tim Pelaksana.

“Komitmen kita bukan hanya membangun kembali, tetapi memastikan wilayah terdampak menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi potensi bencana ke depan,” tegas Tito. (*)