Pemulihan Sekolah Terdampak Bencana di Aceh Dikebut, Kemendikdasmen Target Tuntas 2026
Kemendikdasmen menegaskan rehabilitasi satuan pendidikan terdampak bencana di Aceh dipercepat dan ditargetkan rampung pada 2026. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi pascabencana.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemerintah siapkan anggaran Rp2,4 triliun untuk pemulihan sekolah terdampak bencana di Sumatra.
- Revitalisasi 23 sekolah di Aceh diresmikan, dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara.
- Rehabilitasi mencakup ruang kelas hingga fasilitas pendukung seperti toilet dan laboratorium.
RIAUCERDAS.COM, ACEH - Pemerintah terus mempercepat pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan seluruh rehabilitasi sekolah dapat diselesaikan paling lambat tahun 2026, sehingga aktivitas belajar mengajar kembali berjalan normal pada tahun ajaran baru.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh sekaligus meresmikan revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara, Rabu (28/1/2026).
Abdul Mu’ti menyatakan, pemulihan sekolah pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak memperoleh pendidikan bermutu.
Ia menegaskan proses pembelajaran tidak boleh terhenti meski sekolah mengalami kerusakan berat.
“Sekolah yang rusak berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi. Yang terpenting, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan,” ujarnya.
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak dan fasilitas yang tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak. Rinciannya, 93 sekolah jenjang SMK, 20 sekolah luar biasa (SLB), serta 58 satuan pendidikan nonformal SKB/PKBM.
Dari jumlah tersebut, bantuan yang telah masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) mencapai nilai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungannya, Mendikdasmen meninjau langsung beberapa sekolah terdampak, di antaranya SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan sekaligus memantau percepatan rehabilitasi.
Program revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan ruang kelas, tetapi juga pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik.
Upaya ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, layak, dan mendukung tumbuhnya karakter peserta didik.
Abdul Mu’ti menambahkan, pemerintah juga menggandeng TNI Angkatan Darat serta berbagai lembaga dalam pembangunan unit sekolah baru dan kelas darurat.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026–2027. Untuk sekolah yang dibangun baru, memang membutuhkan waktu lebih panjang, namun tahun ini diharapkan seluruh proses bisa ditangani karena anggaran sudah tersedia,” tutupnya.
Melalui percepatan rehabilitasi tersebut, Kemendikdasmen berharap pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi masa depan anak-anak Aceh. (*)
