Menuju Indonesia Emas 2045, BKKBN Tekankan Ketahanan Demografi sebagai Kunci Pembangunan Riau

RINGKASAN BERITA:

• BKKBN menekankan konsep ketahanan demografi sebagai kunci pembangunan berkelanjutan di Riau.
• Indonesia memiliki 196 juta penduduk usia produktif, namun masih menghadapi tantangan stunting dan dominasi tenaga kerja informal.
• Pemerintah mendorong peningkatan sertifikasi tenaga kerja, investasi berbasis keahlian, serta reskilling menghadapi disrupsi teknologi.

RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Ketahanan demografi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setiyono saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana Provinsi Riau di Pekanbaru, yang menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai motor penggerak ekonomi di Riau.

Dalam forum tersebut, Prof. Budi Setiyono menyampaikan bahwa pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi atau statistik kependudukan, tetapi harus menitikberatkan pada ketangguhan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Menurut dia, populasi bukan objek pasif dalam pembangunan.

Masyarakat adalah aktor utama yang harus memiliki daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan kecepatan untuk pulih dari guncangan ekonomi maupun krisis kesehatan.

"Kita ingin setiap keluarga di Riau bukan hanya sekadar jumlah, tapi keluarga yang berkualitas dan berdaya saing tinggi,” ujar Prof. Budi Setiyono di hadapan para pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan, konsep ketahanan demografi (demographic resilience) menjadi fondasi penting untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Dengan masyarakat yang tangguh dan adaptif, pembangunan daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Selain itu, Prof. Budi menyoroti peluang bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia.

Tercatat sekitar 196 juta penduduk berada pada usia produktif.

Potensi tersebut dinilai dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga 15.000 dolar AS dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut juga dibayangi sejumlah tantangan, di antaranya prevalensi stunting yang masih berada pada angka 19,8 persen serta dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 57,7 persen.

“Kita tidak bisa mencapai target pertumbuhan 8 persen jika tenaga kerja kita masih terjebak di sektor informal tanpa jaminan sosial dan sertifikasi kompetensi. Kita butuh lompatan katak (leapfrogging) melalui transformasi human capital,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut juga dipaparkan strategi intervensi untuk menyelaraskan kualitas penduduk dengan kebutuhan industri atau konsep link and match.

Beberapa langkah yang diusulkan antara lain peningkatan sertifikasi tenaga kerja nasional, khususnya pada sektor unggulan di Riau seperti hilirisasi kelapa sawit, migas, serta industri manufaktur modern.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan peralihan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal guna menjamin pendapatan yang lebih stabil serta kepastian masa depan pekerja.

Paradigma investasi pun diharapkan bergeser dari sekadar padat modal atau lahan menuju investasi berbasis tenaga kerja berkeahlian tinggi di sektor strategis.

Prof. Budi juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan secara berkala guna menghadapi disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan.

"Kita juga harus selalu reskilling tenaga kerja setiap 3-5 tahun untuk menghadapi disrupsi Kecerdasan Buatan (AI) serta persiapan menghadapi penuaan penduduk (aging population)." ungkap Sesmendukbangga.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Kependudukan/BKKBN juga memperkuat komitmen untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program pembangunan keluarga.

Salah satu fokus utama adalah menekan angka stunting hingga titik terendah sebagai syarat penting untuk meningkatkan kapasitas kognitif generasi mendatang.

Selain itu, pengendalian tingkat kelahiran melalui penurunan Total Fertility Rate (TFR) hingga mencapai angka pengganti 2,1 juga menjadi perhatian agar rasio ketergantungan tetap rendah.

“Ketahanan demografi adalah investasi jangka panjang. Jika kita disiplin dalam eksekusi hari ini, Riau akan menjadi provinsi pertama di Sumatera yang menembus pendapatan per kapita kelas atas.

Ini adalah peta jalan untuk menang, bukan sekadar bertahan,” pungkas Prof. Budi. (*)