Mendagri Dukung Penerapan SPMB oleh Kemendikdasmen
Kemendikdasmen tengah melakukan uji publik terhadap Peraturan Menteri terkait Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Mendagri Tito Karnavian mendukung penerapan SPMB.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk membahas anggaran sekolah swasta dan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, mengukuhkan komitmen bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Kemendagri dalam menyukseskan implementasi SPMB di berbagai pelosok daerah.
Mendikdasmen menyampaikan bahwa Kemendikdasmen sedang melakukan uji publik atas rancangan Peraturan Menteri tentang SPMB dan secara substansi telah disetujui oleh Presiden dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Sehubungan dengan sistem yang sedang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta dan ternyata itu sudah ada di Peraturan Mendagri tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan itu akan menjadi rujukan kami dalam konsideran Peraturan Mendikdasmen,” ujar Menteri Mu`ti.
Permendagri tersebut menyebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, (alokasi anggaran) bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan.
Dalam kesempatan ini, Mendagri menyampaikan akan mendukung penuh SPMB. “Kemendagri akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan SPMB di daerah, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan lancar,” tutur Menteri Tito.
Sebelum mengakhiri, Mendagri memastikan kembali komitmen pihaknya untuk berperan aktif membantu daerah untuk mengimplementasikan SPMB, memastikan pemerataan akses pendidikan, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan. “Dukungan teknis dan pemantauan di tingkat daerah akan menjadi prioritas,” tegasnya. (rls)
What's Your Reaction?
