Layanan Pendidikan Pasca Lebaran 2026 Kembali Normal, di BPMP Riau Bisa Akses Layanan Digital 24 Jam

RINGKASAN BERITA: 

• Kanal pengaduan masyarakat aktif 24 jam jadi andalan layanan pasca-Lebaran
• Layanan digital pendidikan semakin dominan dan menjangkau wilayah terpencil
• Permintaan layanan SPMB, TKA, dan UKBI meningkat signifikan di berbagai daerah.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pasca libur panjang Idulfitri 1447 H, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan penguatan layanan digital dan kanal pengaduan 24 jam sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah ini menjadi penanda transformasi layanan yang lebih cepat, responsif, dan menjangkau masyarakat luas tanpa batas waktu.

Seiring kembalinya aktivitas masyarakat, seluruh layanan publik di lingkungan Kemendikdasmen dipastikan telah beroperasi normal.

Tidak hanya layanan tatap muka, berbagai kanal digital juga dioptimalkan untuk memastikan akses tetap terbuka setiap saat.

Kesiapan ini ditopang oleh sistem layanan yang telah kembali aktif secara menyeluruh, termasuk dukungan transportasi yang sudah berjalan normal serta kesiapan sumber daya di setiap unit kerja.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa momentum pasca-Lebaran dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kembalinya aktivitas masyarakat harus diiringi dengan layanan publik yang semakin baik. Kami memastikan seluruh unit kerja siap memberikan layanan yang cepat, mudah diakses, dan berkulitas sekaligus menjaga produktivitas agar kepercayaan masyarakat terus terjaga,” ujarnya.

Di daerah, implementasi layanan ini mulai terlihat. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, Nilam Suri, menyampaikan bahwa layanan tatap muka telah kembali dibuka melalui Unit Layanan Terpadu sejak 25 Maret 2026.

Selain layanan langsung, masyarakat juga dapat mengakses layanan digital selama 24 jam penuh melalui kanal pesan cepat.

“Layanan yang paling banyak diakses saat ini berkaitan dengan informasi SPMB dan Tes Kemampuan Akademik (TKA),” jelas Nilam.

BPMP Riau juga menyediakan layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID serta layanan konseling daring untuk memberikan dukungan psikologis kepada masyarakat.

Guna menjaga kualitas layanan, pengelolaan pengaduan digital terus dioptimalkan dengan sistem respons cepat yang aktif sepanjang waktu.

Evaluasi layanan juga dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Di wilayah Jawa Timur, layanan publik juga telah kembali berjalan normal.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Puji Retno Hardiningtyas, menyebutkan bahwa kesiapan dilakukan dengan memastikan seluruh sistem berjalan optimal sebelum operasional penuh dimulai.

Fokus layanan di wilayah ini meliputi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), kerja sama kelembagaan, layanan narasumber, hingga konsultasi ahli bahasa.

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, dilakukan optimalisasi layanan daring dan pengaturan prioritas.

“Dengan langkah tersebut, kami memastikan layanan tetap berjalan efektif, efisien, dan responsif,” jelas Retno.

Sementara itu, di Kalimantan Barat, layanan publik juga telah berjalan normal dengan penguatan pada kanal digital dan layanan konsultasi.

Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kalimantan Barat, Eka Khristiyanta Purnama, menyebutkan layanan terkait guru dan tenaga kependidikan menjadi yang paling banyak diakses.

Penguatan layanan juga dilakukan melalui Unit Layanan Terpadu dengan sistem penjadwalan petugas harian untuk menjaga konsistensi pelayanan.

Berbagai platform digital seperti situs resmi, media sosial, dan aplikasi pesan instan dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan.

BPMP Kalimantan Barat turut memastikan layanan menjangkau hingga wilayah terpencil melalui kombinasi layanan tatap muka dan digital.

Seluruh pegawai telah kembali bekerja penuh tanpa skema kerja jarak jauh, disertai konsolidasi internal untuk menjaga program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa momentum pasca-Lebaran tidak hanya menjadi fase pemulihan aktivitas, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Sinergi antara layanan luring dan daring diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan merata. (*)