Kemendikdasmen Lepas 110 Relawan Pendidikan untuk Tangani Anak Tidak Sekolah

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) melepas 110 Relawan Pendidikan Tahun 2025. Kegiatan pelepasan yang berlangsung di Jakarta pada 28–30 Oktober 2025 ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS).

Program Relawan Pendidikan merupakan inisiatif prioritas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Program ini menegaskan komitmen negara menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia melalui kolaborasi antara relawan, pemerintah, dan masyarakat.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, mengatakan bahwa program ini adalah bagian dari kebijakan prioritas kementerian dalam memastikan negara hadir “menjangkau yang tak terjangkau” (to reach the unreach).

“Ini bukan semata soal meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi memastikan setiap anak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,” ujar Tatang di Jakarta bebera[a waktu lalu.

Ia juga menekankan bahwa gerakan Relawan Pendidikan diharapkan menjadi “bola salju” yang menggugah kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. “Gotong royong adalah kuncinya. Jika semua pihak berperan, maka tidak akan ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari haknya untuk belajar,” tegasnya.

Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI), Baharudin, menjelaskan bahwa pembekalan bagi relawan tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga penanaman nilai sosial dan semangat kepedulian terhadap pendidikan.

“Relawan hadir membawa pesan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan belajar tanpa terkecuali. Pemerintah, masyarakat, dan relawan harus bergotong royong memastikan setiap anak kembali bersekolah,” ungkap Baharudin.

Sebanyak 110 relawan yang dilepas akan bertugas selama satu bulan di empat kabupaten uji terap, yaitu Donggala, Kupang, Lombok Utara, dan Nias. Mereka akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan advokasi terhadap anak tidak sekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Dalam kegiatan yang sama, Direktorat PNFI juga menutup dua agenda lain, yakni Koordinasi Sinergi Pendidikan Keluarga Bersama Mitra Tahap V dan Koordinasi Bimbingan Teknis Digitalisasi SPNF. Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan nonformal yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.

Melalui ketiga kegiatan ini, Direktorat PNFI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perluasan akses dan pemerataan pendidikan, sehingga tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari haknya untuk belajar. (rls)