Pemkab Kampar Perkuat Koordinasi Perbaikan Jalan Rusak, Tapung Raya Jadi Perhatian
Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemkab Kampar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat terkait penanganan jalan rusak, terutama di wilayah Tapung Raya.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Kampar memastikan penanganan jalan rusak menjadi prioritas pembangunan daerah.
- Perbaikan jalan Tapung Raya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Riau karena terkait kewenangan jalan.
- Pemkab Kampar juga berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan legislatif untuk mempercepat solusi infrastruktur.
RIAUCERDAS.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar memastikan penanganan infrastruktur jalan tetap menjadi perhatian meski terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemkab mengambil langkah koordinasi lintas pemerintahan untuk mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, termasuk di wilayah Tapung Raya.
Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar melalui Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti menyampaikan bahwa Pemkab memahami pentingnya kondisi infrastruktur terhadap aktivitas masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian.
"Pemda Kampar sangat berkomitmen terhadap kondisi jalan yang rusak saat ini. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti karena ini tentu berdampak pada perekonomian masyarakat," tutur Misharti, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, laporan dan perhatian masyarakat terhadap kondisi jalan rusak menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
Misharti mengapresiasi kepedulian warga yang menyampaikan informasi terkait kebutuhan infrastruktur di wilayahnya.
"Membangun daerah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, semua pihak harus terlibat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," ujarnya.
Sinergitas antara Pemda dengan seluruh lapisan masyarakat menurutnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan.
Wabup menambahkan, Pemkab Kampar telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan perbaikan infrastruktur, baik melalui komunikasi langsung maupun koordinasi administratif dengan pihak yang memiliki kewenangan.
Ia menjelaskan, persoalan perbaikan jalan memiliki mekanisme sesuai status aset dan kewenangan masing-masing.
Jalan yang menjadi aset kabupaten menjadi tanggung jawab Pemkab Kampar, sedangkan jalan provinsi dan nasional berada pada kewenangan pemerintah tingkat atas.
"Tentu tidak mungkin Pemkab Kampar diam, tapi tetap kita sampaikan dan berkomunikasi dengan pihak provinsi maupun pusat agar menjadi atensi," katanya.
Khusus kondisi jalan di wilayah Tapung Raya yang mendapat perhatian masyarakat, Misharti menyebut Pemkab Kampar telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait karena sebagian ruas jalan tersebut menjadi kewenangan provinsi.
Sementara untuk ruas jalan nasional, Pemkab Kampar juga melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pengelolaan Jalan Nasional agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.
Selain melalui jalur eksekutif, Pemkab Kampar juga membuka komunikasi melalui lembaga legislatif mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga DPR RI guna mencari solusi bersama dalam percepatan penanganan infrastruktur.
Misharti menegaskan bahwa kondisi jalan yang baik memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas orang, distribusi barang, hingga penguatan sektor ekonomi daerah.
"Tentu dalam memperbaiki kondisi infrastruktur ini tidak mudah terutama dalam kondisi efisiensi anggaran, tapi kita harus tetap memberikan perhatian dan prioritas terhadap jalan, jembatan dan lainnya yang berkaitan dengan kondisi daerah kita," kata dia.
Pemkab Kampar berharap koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat realisasi perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (Adv)
