Pemkab Rohul Dapat Nilai “Baik” dari Ombudsman, Bupati Fokus Benahi Layanan Kesehatan RSUD
Meski meraih penilaian “Baik” dari Ombudsman, Bupati Rokan Hulu menegaskan pembenahan sektor kesehatan, khususnya RSUD, menjadi prioritas utama ke depan.
Redaksi
RINGKASAN BERITA :
- Pemkab Rohul raih nilai “Baik” tanpa temuan maladministrasi dari Ombudsman
- Sektor kesehatan, khususnya RSUD, jadi fokus utama pembenahan
- Selisih hanya 4 poin menuju kategori “Sangat Baik”.
RIAUCERDAS.COM, PASIR PENGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) menegaskan akan memprioritaskan pembenahan layanan kesehatan meski baru saja meraih penilaian positif dari Ombudsman RI untuk kinerja pelayanan publik tahun 2025.
Bupati Rohul, Anton, menyatakan belum merasa puas dengan capaian tersebut, terutama pada sektor layanan rumah sakit daerah.
Ia menilai masih diperlukan perbaikan signifikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“"Nanti kita akan dalami lagi bagaimana ke depan dokter yang praktik di RSUD tidak lagi praktik di luar, sehingga mereka bisa fokus bekerja melayani masyarakat di RSUD kita," tegas Anton.
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah masih banyak dokter yang membuka praktik di luar rumah sakit daerah karena faktor pendapatan.
Pemerintah daerah, kata dia, tengah mencari solusi agar kesejahteraan tenaga medis dapat ditingkatkan sehingga mereka lebih fokus memberikan pelayanan di RSUD.
“Ini kan soal pendapatan. Kalau pendapatan para dokter bisa sama besar dengan di luar RSUD, kita percaya mereka bisa fokus praktik di RSUD saja,” kata dia.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Rohul juga tengah membangun gedung baru RSUD setinggi enam lantai guna meningkatkan kualitas fasilitas layanan kesehatan sekaligus memperkuat daya saing dengan rumah sakit swasta.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau, Bambang Pratama, mengungkapkan bahwa hasil penilaian pelayanan publik Pemkab Rohul berada pada kategori “Baik” dengan skor 84,07.
Bahkan, capaian tersebut hanya terpaut empat poin menuju kategori “Sangat Baik”.
“Hasil penilaian Ombudsman Riau untuk pelayanan publik di Rohul pada 2025 kategori " Baik". Selain itu kita tidak menemukan maladministrasi,” kata Bambang.
Ia juga menegaskan bahwa penilaian dilakukan secara langsung tanpa intervensi.
“Ini nilai didapat benar tanpa ada negosiasi,” tegasnya.
Dalam evaluasinya, Ombudsman mencatat sejumlah perbaikan di berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk sektor pendidikan, sosial, dan administrasi kependudukan.
Namun, sektor kesehatan masih menjadi perhatian utama untuk ditingkatkan.
Selain itu, Ombudsman juga mendorong penguatan layanan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) dan integrasi digitalisasi agar masyarakat dapat mengakses layanan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor.
Dengan capaian ini, Pemkab Rohul diharapkan mampu melakukan pembenahan lanjutan guna meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh, khususnya di bidang kesehatan yang menjadi sorotan utama. (*)
