Kemenag Siapkan Rp11,59 Triliun, Targetkan 467 Ribu Guru Tuntas Sertifikasi dalam 2 Tahun

Kementerian Agama menargetkan penuntasan sertifikasi ratusan ribu guru dalam dua tahun dengan anggaran Rp11,59 triliun, disertai percepatan PPG, pencairan TPG, dan peningkatan insentif.

Kemenag Siapkan Rp11,59 Triliun, Targetkan 467 Ribu Guru Tuntas Sertifikasi dalam 2 Tahun
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kemenag 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026). (Sumber: Kemenag)

RINGKASAN BERITA:

  • Kemenag targetkan 467 ribu guru tuntas sertifikasi dalam 2 tahun.
  • Anggaran Rp11,59 triliun disiapkan untuk percepatan PPG dan TPG.
  • Mayoritas guru binaan Kemenag adalah non-ASN yang jadi fokus peningkatan kesejahteraan.

RIAUCERDAS,COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru binaan melalui percepatan sertifikasi dan penguatan tunjangan.

Target ambisius pun dipasang, yakni menuntaskan sertifikasi bagi 467.353 guru dalam waktu dua tahun.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kemenag 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Untuk merealisasikan target itu, pemerintah telah memproyeksikan anggaran sebesar Rp11,59 triliun.

“Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu 2 tahun,” ujar Menag.

Percepatan juga terlihat dari lonjakan peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Jika pada 2024 hanya 29.933 guru yang mengikuti PPG, jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 206.411 guru pada 2025 atau meningkat hingga 700 persen.

Selain sertifikasi, Kemenag juga mengusulkan peningkatan insentif bagi guru non-sertifikasi dan belum inpassing agar disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp12,76 triliun dengan sasaran 467.809 guru.

Saat ini, jumlah guru binaan Kemenag mencapai 1.157.050 orang.

Dari total tersebut, hanya 31,2 persen yang berstatus ASN, sementara 68,8 persen lainnya merupakan guru non-ASN yang sebagian besar mengabdi di madrasah.

“Data ini menunjukkan kontribusi Guru Non-ASN yang sangat tinggi. Karena itu, kebijakan ke depan fokus pada penguatan status, kesejahteraan, dan profesionalisme mereka,” ujar Menag.

Terkait status kepegawaian, Kemenag juga terus mendorong pengangkatan guru honorer madrasah menjadi Calon PPPK melalui koordinasi dengan Kemenpan-RB, BKN, dan DPR.

Di sisi lain, kabar baik juga datang dari pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Hingga Maret 2026, realisasi pencairan TPG Pendidikan Agama Islam periode Januari–Februari telah mencapai 87,4 persen, dengan 204.747 guru telah menerima haknya dari total 234.265 penerima.

Sementara itu, pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN telah mencapai 100 persen secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).

Adapun untuk guru ASN, pencairan masih berlangsung secara bertahap di berbagai daerah.

Menag menegaskan bahwa Simposium Guru Nasional menjadi wujud komitmen Kemenag dalam membangun komunikasi terbuka dengan para guru. Ia juga menolak wacana yang memisahkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional.

“Madrasah adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” tutupnya. (*)