Kampar Ikuti Pemeriksaan LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan
Pemkab Kampar mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD 2025 oleh BPK dan menegaskan kesiapan mendukung audit secara transparan dan akuntabel.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Kampar mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD 2025 oleh BPK.
- Pemerintah daerah menegaskan komitmen transparansi dan kesiapan data.
- Audit diharapkan menghasilkan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
RIAUCERDAS.COM, KAMPAR - Komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut diikuti oleh perwakilan Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, yakni Asisten II Setda Kampar Muhammad dari Ruang Command Center, Kamis (2/4/2026).
Entry meeting dipimpin oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah atas partisipasi dalam proses pemeriksaan tersebut.
Tahapan ini merupakan langkah awal dalam audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertujuan membangun komunikasi awal, menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan, serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung proses audit.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad menyampaikan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendukung kelancaran pemeriksaan.
Ia menegaskan seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk bersikap kooperatif dan responsif.
“Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan ini,” ujarnya.
Pemkab Kampar juga terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Setyo Utomo, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Melalui entry meeting ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa semakin kuat, sehingga proses audit dapat berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola keuangan ke depan. (*)
