Berhasil Turunkan Unmet Need, Kepala BKKBN Riau Jadi Narasumber Penyusunan Rencana Kerja FP2030
Ditunjuknya BKKBN Riau karena Provinsi Riau mendapatkan prestasi yang membanggakan. Yaitu penurunan angka unmet need yang cukup besar. Data ini berasal dari Pendataan Keluarga tahun 2021 dan tahun 2022 sesuai informasi yang diberikan oleh Direktur Laporan dan Statistik BKKBN RI.
RIAUCERDAS.COM - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menjadi narasumber dengan judul materi “Praktik Baik untuk Komitmen Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Riau” dalam penyusunan rencana kerja Family Planning (FP) 2030 dan kelompok kerja FP2030.
Ditunjuknya BKKBN Riau karena Provinsi Riau mendapatkan prestasi yang membanggakan. Yaitu penurunan angka unmet need yang cukup besar. Data ini berasal dari Pendataan Keluarga tahun 2021 dan tahun 2022 sesuai informasi yang diberikan oleh Direktur Laporan dan Statistik BKKBN RI.
Untuk diketahui, 10 Komitmen FP2030 Indonesia telah diluncurkan pada tanggal 1 Agustus 2022 lalu di Jakarta. Selanjutnya, diperlukan penyusunan rencana kerja FP2030 dan kelompok kerja FP2030.
Penyusunan rencana kerja itu sebagai upaya peningkatan yang ada dan potensi kolaborasi dari organisasi, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, organisasi profesional, akademisi, sektor swasta serta pemuda sebagai mekanisme yang membawa aspirasi berbagai pemangku kepentingan terkait program Keluarga Berencana di Indonesia.
Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA selaku moderator mengatakan, tren penurunan unmet need di Provinsi Riau termasuk yang terbesar yaitu dari 25,60 persen setahun. Kemudian, turun menjadi 18,3 persen.
Dengan prestasi ini, Provinsi Riau berhasil menurunkan unmet need 7,3 persen. Apalagi pada saat itu sedang puncaknya terjadi pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Begini Kiat Desa Desa Tapung Makmur Berhasil Jadi Desa Bebas Stunting
Sementara, Mardalena menyampaikan stategi dan pelaksanaan program yang dilakukan untuk menurunkan angka unmet need tersebut. Menurut dia, hal itu bisa dicapai atas dukungan pemerintah daerah dan OPD/mitra kerja terkait dan kerawanan unmet need.
Selain itu, jaminan terwujudnya layanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia, meningkatkan kontribusi. Termasuk penyediaan layanan perlindungan modern di semua tingkat sistem sektor kesehatan swasta terhadap program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi.
Kemudian, memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan Reproduksi Kesehatan salah satunya melalui Dana BOKB, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana.
Mardalena menambahkan, terdapat juga tantangan dalam Pelayanan KB yaitu Komitmen yang beragam terhadap program KB-KR di daerah, tidak meratanya sebaran sarana dan tenaga dalam pelayanan KB di daerah kabupaten/kota (kebanyakan menumpuk di daerah perkotaan).
Selanjutnya, terbatasnya pelayanan KB Mobile untuk menjangkau daerah pedalaman dan daerah-daerah tertinggal. Masih adanya ketegangan gender dalam penerimaan program KB sehigga mengakibatkan rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB. Kemudian, belum optimalnya penggarapan KB/PP dan Sebaran PLKB/PKB yang tidak merata. (rls)
What's Your Reaction?
