Riau Kebagian Kuota ADEM 2026, Kemendikdasmen Perluas Akses Pendidikan Daerah

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) 2026 dari Kemendikdasmen turut melibatkan Provinsi Riau sebagai wilayah tujuan penempatan siswa afirmasi. Riau mendapat kuota sekitar 30 peserta pada skema ADEM Daerah Khusus dan memiliki delapan sekolah penyelenggara. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan, bersama optimalisasi PIP dan peningkatan kesejahteraan guru.

Riau Kebagian Kuota ADEM 2026, Kemendikdasmen Perluas Akses Pendidikan Daerah
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti membeberkan tentang program Afirmasi ADEM 2026. (Sumber: Kemendikdasmen)

RINGKASAN BERITA:

  • Provinsi Riau mendapat kuota sekitar 30 peserta ADEM Daerah Khusus dan memiliki 8 sekolah penyelenggara.
  • Siswa ADEM menerima bantuan hingga Rp2,3 juta per bulan, tergantung jenjang pendidikan.
  • Program ADEM berjalan seiring optimalisasi PIP dan peningkatan kesejahteraan guru untuk memperkuat kualitas pendidikan.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong pemerataan akses pendidikan nasional lewat sejumlah program afirmasi.

Salah satunya Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang pada 2026 juga melibatkan peserta dari Provinsi Riau.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa ADEM dirancang untuk membuka akses pendidikan menengah berkualitas bagi siswa dari wilayah afirmasi, termasuk daerah 3T, perbatasan, dan kelompok khusus lainnya.

Pada skema ADEM Daerah Khusus tahun ini, Riau menjadi salah satu wilayah tujuan penempatan siswa dengan kuota sekitar 30 peserta.

Selain ADEM, pemerintah juga mengoptimalkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu tetap melanjutkan pendidikan.

Bantuan PIP digunakan untuk kebutuhan personal sekolah seperti buku, alat tulis, seragam, dan perlengkapan belajar. 

Pemerintah menegaskan dana tersebut tidak boleh dipotong atau dialihkan untuk kebutuhan lain di luar peruntukan.

Dalam implementasinya, Kemendikdasmen menekankan transparansi penyaluran bantuan pendidikan.

Masyarakat dan siswa diminta melaporkan jika terjadi penyimpangan, termasuk pemotongan dana PIP, karena tindakan tersebut melanggar hukum.

Sementara itu, untuk program ADEM, bantuan yang diberikan cukup signifikan.

Siswa SMA menerima beasiswa sekitar Rp2,2 juta per bulan, sedangkan siswa SMK memperoleh sekitar Rp2,3 juta per bulan.

Program ini terbagi dalam tiga kategori, yakni ADEM Papua, ADEM Daerah Khusus, dan ADEM Repatriasi.

Khusus untuk ADEM Daerah Khusus, peserta diseleksi dari berbagai wilayah afirmasi dan disekolahkan di sekolah menengah unggulan di provinsi tujuan.

Selain Riau (30 orang), ADEM Daerah Khusus diperuntukkan bagi putra putri terbaik yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah perbatasan untuk disekolahkan pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) yang terbaik yang berada di kota/provinsi yang bersangkutan lainnya.

Seperti ke NTT (100 orang), Maluku (59 orang), Sumatera Utara (50 orang), Kalimantan Barat (50 orang), Sulawesi Utara (45 orang), Sumatera Barat (42 orang), Aceh (40 orang), Maluku Utara (35 orang), Kepulauan Riau (29 orang), dan Lampung (20 orang).

Kemendikdasmen memastikan sekolah penyelenggara ADEM harus memenuhi kriteria ketat, mulai dari akreditasi minimal B, terdaftar di Dapodik, hingga kesiapan pembinaan siswa selama program berlangsung.

Di Riau sendiri, tercatat ada delapan sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara program ADEM wilayah khusus.

Selain fokus pada siswa, pemerintah juga menegaskan komitmen peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari strategi pemerataan pendidikan.

Kebijakan meliputi kenaikan tunjangan, percepatan sertifikasi, hingga peningkatan insentif bagi guru non-ASN.

Dengan kombinasi program afirmasi siswa dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah berharap kualitas pendidikan dapat dirasakan lebih merata, termasuk di daerah seperti Riau yang terus didorong menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia nasional. (*)