Revitalisasi 1.390 Sekolah di Jatim Tuntas, Mendikdasmen Soroti Percepatan Program Pendidikan Nasional
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyoroti keberhasilan Jawa Timur dalam menjalankan program prioritas pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah hingga digitalisasi pembelajaran sebagai model sinergi pusat-daerah.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Sebanyak 1.390 sekolah di Jawa Timur berhasil direvitalisasi dengan anggaran Rp917 miliar.
- Distribusi 39.843 perangkat IFP mempercepat digitalisasi pembelajaran di sekolah.
- Program nasional mencakup bantuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan pelatihan bahasa Inggris SD.
RIAUCERDAS.COM, SURABAYA - Keberhasilan Jawa Timur menuntaskan revitalisasi ribuan sekolah menjadi sorotan dalam pelaksanaan program prioritas pendidikan nasional.
Capaian ini dinilai sebagai contoh konkret sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, Selasa (14/4/2026). Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program strategis.
Dalam paparannya, Mu’ti mengungkapkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan di Jawa Timur telah berjalan optimal dengan capaian signifikan.
"Program prioritas Bapak Presiden dan terlaksana dengan sangat baik di Jawa Timur. Untuk program revitalisasi di Jawa Timur, ada 1.390 sekolah diperbaiki dan 3 unit sekolah baru dengan total anggaran Rp917 Milyar lebih. Sepertinya ini yang terbesar se-Indonesia dan alhamdulillah sudah terlaksana 100 persen,” ungkapnya.
Selain revitalisasi, program digitalisasi pembelajaran juga menunjukkan perkembangan yang pesat.
Puluhan ribu perangkat Interactive Flat Panel (IFP) telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
“Untuk digitalisasi di Jawa Timur, ada 39.843 Interactive Flat Panel (IFP) dan semuanya sudah terdistribusi ke sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur. Sudah juga dilakukan pelatihan untuk para gurunya, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mu’ti.
Secara nasional, pemerintah terus mendorong perluasan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan pada tahun 2026.
Di antaranya alokasi anggaran revitalisasi sebesar Rp14,062 triliun untuk 11.655 satuan pendidikan, serta kelanjutan program digitalisasi dengan penambahan perangkat IFP di setiap sekolah.
Program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) juga akan diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak dan menjangkau jutaan peserta didik.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan dukungan beasiswa Rp3 juta per semester bagi 150 ribu guru.
Pemerintah juga menyiapkan pelatihan bahasa Inggris bagi guru sekolah dasar sebagai bagian dari rencana penerapan mata pelajaran tersebut mulai kelas 3 SD pada 2027.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program prioritas nasional.
“Kami harapkan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya proyek-proyek besar yang berdekatan nasional, mulai dari pembangunan sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, koperasi Merah Putih, Kartu Usaha Afirmatif, dan proyek-proyek lain yang sangat penting khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur,” kata dia.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut keberhasilan pembangunan pendidikan di daerahnya tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.
Ia juga menyoroti capaian Jawa Timur dalam penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
“Suksesnya program Jawa Timur ini karena sinergi dan kolaborasi semuanya, ini yang ketujuh tahun berturut-turut Jawa Timur tertinggi diterima SNBP di perguruan tinggi negeri dengan rasio terima SNBP 27,20%. Baik jalur reguler maupun jalur KIP kuliah. Kita juga tertinggi ini ketujuh kali di antara semua provinsi di Indonesia. Harapan kita adalah bahwa kita menyiapkan berbagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dari SMA, SMK, SLB,” jelas Khofifah.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menambahkan bahwa penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
“Penguatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD Jawa Timur 2027 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama sejumlah pimpinan lembaga dan daerah, sebagai wujud penguatan koordinasi lintas sektor.
Melalui sinergi yang terus diperkuat, pemerintah berharap program prioritas pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata di berbagai daerah. (*)
