Riau Fokus Bangun SDM dan Infrastruktur 2027, Plt Gubernur: Bukan Sekadar Dokumen
Pemprov Riau mulai menyusun arah pembangunan 2027 melalui Forum Konsultasi Publik RKPD. Fokus utama diarahkan pada penguatan SDM bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Riau memprioritaskan pembangunan SDM kesehatan dan infrastruktur pada 2027.
- RKPD disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal dan kebutuhan masyarakat.
- Masukan publik akan menjadi dasar penyusunan Musrenbang 2027.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan arah pembangunan 2027 akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Menara Dang Merdu BRKS, Rabu (18/2/2026).
Forum ini menjadi tahapan awal dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah sekaligus wadah menyelaraskan prioritas menuju 2027.
Dalam kesempatan itu, pemerintah memaparkan arah program prioritas serta kondisi fiskal daerah secara terbuka.
SF Hariyanto menekankan pentingnya pembangunan yang terarah dan konsisten agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, dua sektor utama yang menjadi perhatian adalah kesehatan dan infrastruktur sebagai fondasi kesejahteraan dan produktivitas daerah.
"Sumber daya manusia utama, kesehatan dan lainnya yang wajib. Selain itu infrastruktur juga, kita sapu lubang, semua lubang di jalanan kita bersihkan. Kita jadikan ini ruang menyempurnakan arah. Bukan hanya dokumen saja tapi perubahan nyata yang akan dirasakan masyarakat Riau," ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang harus diimbangi dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran.
Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat membuat penyusunan APBD harus lebih selektif dan fokus pada program berdampak langsung.
Menurutnya, infrastruktur menjadi penopang utama produktivitas, sehingga RKPD harus disusun selaras dengan program prioritas nasional.
Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dinilai penting agar pembangunan berjalan efektif.
"Forum ini adalah ruang untuk memastikan program tahun 2027, kita pastikan program tidak kemana-mana dan anggaran kita tidak terpecah begitu saja tanpa dampak," tegasnya.
Plt Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat, untuk berkolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan.
Ia menegaskan forum tersebut bukan sekadar tahapan administratif, melainkan ruang strategis untuk mempertajam kebijakan.
Masukan dari berbagai pihak, termasuk bupati, wali kota, DPRD, dan masyarakat, akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Musrenbang 2027. (*)
