Wali Kota Pekanbaru Sebut Sensus Ekonomi Jadi Acuan Evaluasi Program dan Pemetaan Kebijakan
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS. Data yang dihimpun dinilai penting untuk mengevaluasi dampak program pemerintah sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemko Pekanbaru akan menggunakan hasil Sensus Ekonomi 2026 untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah.
- Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada triwulan I 2026 tercatat hampir mencapai delapan persen.
- Warga diminta berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat kepada petugas BPS untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pemerintah serta menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di kediamannya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Agung, data yang dikumpulkan melalui sensus akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan perkembangan berbagai sektor usaha di Kota Pekanbaru.
Ia menyebutkan, hasil pendataan ekonomi yang dilakukan sebelumnya telah menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tercatat mendekati delapan persen.
"Contohnya hari ini, yang sudah dilakukan triwulan I tentang pendataan pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru di triwulan I hampir delapan persen. Ini memberikan optimis kita tentang beberapa program yang telah diberikan Pemko," ujar Agung.
Menurutnya, data tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemko Pekanbaru, lanjutnya, telah meluncurkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk meringankan beban warga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Beberapa program yang dimaksud antara lain penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengurangan biaya parkir yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong transaksi ekonomi di Pekanbaru.
"Seperti ada program penghapusan denda PBB, pengurangan biaya parkir. Sehingga membuat dampak masyarakat berbelanja di Pekanbaru," kata Wako.
Agung menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya.
Karena itu, ia mengimbau warga untuk menerima petugas BPS yang melakukan pendataan dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur serta lengkap.
Selain menjadi dasar evaluasi program pemerintah, hasil sensus juga akan digunakan sebagai bahan pemetaan potensi ekonomi daerah dan penyusunan berbagai program pembangunan ke depan.
Menurut Agung, data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. (*)
