Ini Alasan Perlunya Pokja PAUD Berperan Atasi Stunting di Riau

Di beberapa daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah, kasus stunting kerap terjadi karena orang tua tidak mampu memenuhi asupan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya. 

Mar 24, 2022 - 10:32
 0
Ini Alasan Perlunya Pokja PAUD Berperan Atasi Stunting di Riau
Kepala Dinas Pendidikan Riau menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala BKKBN Riau dengan Pokja PAUD Riau, Rabu (23/3/2022)

KELOMPOK Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (Pokja PAUD) dianggap punya peran penting dalam mengatasi stunting. Karena, merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Khususnya keluarga-keluarga yang memiliki anak di rentang usia 0 hingga 5 tahun.


"Pokja PAUD tidak hanya menetapkan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan lembaga PAUD. Tetapi juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi mereka bisa mensosialisasikan langsung kepada masyarakat bagaimana caranya mencegah stunting," tutur Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, DR Kamsol.


Rabu (23/3/2022) malam, Kamsol membuka Workshop Pokja Bunda PAUD Provinsi Riau. Dimana yang menjadi salah satu topik bahasannya adalah penanganan dan pencegahan stunting yang masih ada kasusnya di Riau. 


Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penguatan kader, masyarakat, organisasi mitra dan PAUD untuk pencegahan stunting. Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Riau, Mardalena Wati Yulia dengan Ketua Pokja PAUD Riau, Hj Herlina Khairul yang mewakili Bunda PAUD Riau, Misnarni Syamsuar.


Dijelaskan Kamsol, ada beberapa hal yang mempengaruhi kasus stunting. Di antaranya tingkat kesejahteraan masyarakat yang beragam. Dia mencontohkan, di beberapa daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah, kasus stunting kerap terjadi karena orang tua tidak mampu memenuhi asupan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya. 


"Misalnya di keluarga buruh tani atau penebang pohon sagu di Kepulauan Meranti yang pendapatannya jauh dari kata cukup. Karena pendapatan yang seadanya, mereka akhirnya hanya mampu menyiapkan makanan seadanya pula. Kondisi beginilah yang memungkinkan ada anak stunting di keluarga tersebut," tutur mantan Sekdakab Kepulauan Meranti ini.


Di samping itu, masyarakat juga belum memahami sepenuhnya tentang stunting. Hal itu dipengaruhi oleh masih adanya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Karenanya, dibutuhkan peran orang lain untuk memberi pemahaman yang baik terkait stunting. Di situlah Pokja PAUD dapat berperan.


Kadisdik menyadari, di masa pandemi ini, banyak aktivitas masyarakat yang terpuruk. Termasuk kepada aktivitas PAUD. Padahal, ikut dalam PAUD sangat penting untuk membentuk hati dan karakter tiap anak di usia emasnya. 


Anak di usia PAUD, apapun yang dilihat dan didengarnya akan tertanam dalam hatinya. "Jadi jangan pernah berkata kasar dengan anak. Jangan pula berbuat hal yang tidak baik di hadapan anak," tutur Kamsol.


Di situlah perlu peran guru PAUD untuk mengembangkan karakter anak agar menjadi lebih baik. Karena, guru-guru PAUD memahami bagaimana merespon anak dengan baik. Termasuk menstimulus anak agar berkembang akhlak dan budi pekertinya dengan baik.


Sayangnya, pasca perberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran pemerintah provinsi dalam pengembangan PAUD tidak lagi sebesar dahulu. Karena, untuk pendidikan dasar, kewenangan sudah berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. 


Alhasil, aturan ini berdampak pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di daerah-daerah. Pemerintah provinsi, tambahnya, tidak lagi dapat menganggarkan dana secara khusus untuk pengembangan PAUD. Belum lagi dengan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung dua tahun lebih berdampak besar pada aktivitas PAUD. Banyak lembaga PAUD yang vakum, bahkan tutup.


Berdampaknya pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada penyelenggaraan PAUD juga diakui oleh Ketua Pokja PAUD Riau, Hj Herlina Khairul. Menurut dia, UU itu membuat kegiatan PAUD jadi terbatas. Karena anggaran yang biasanya ada dari pemerintah provinsi kini sudah tidak ada lagi.


Herlina berharap pada Disdik Riau agar tetap menganggarkan kegiatan seperti workshop ini sebagai bentuk sinergitas dengan Bunda PAUD, Pokja PAUD dan pemerintah provinsi. "Mengingat PAUD sangat penting bagi masa depan anak, kami berharap Disdik memberikan perhatian lebih kepada Pokja PAUD," katanya. 


Ditambahkan Herlina, pada tahun 2021 lalu, Direktorat PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud RI memfasilitasi Bunda PAUD membentuk Pokja. Mulai tahun 2021 sampai sekarang Pokja PAUD sudah terbentuk mulai dari kecamatan sampai desa dan kelurahan. Bahkan terus membenahi diri dengan mewujudkan pelayanan PAUD holistik Integratif (HI).


PAUD, tambahnya, harus dilakukan sejak dini. Diiringi pemberian gizi dan perhatian orang tua serta masyarakat. Karena emosional, karakter dan intelektual anak terbentuk saat mereka ada di usia dini. Karena itu, stimulus pendidikan yang positif sangat penting diberikan kepada anak. Tanpa stimulus positif, maka akan sulit mengubahnya kembali.


Sementara, panitia pelaksana yang juga Kepala Bidang PKPLK Disdik Riau, Pahmijan MPd menjelaskan, workshop ini digelar mulai 23 sampai 25 Maret. Dimana, acara pembukaan dihadiri Ketua Pokja PAUD kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga desa. 


Ada 36 orang total peserta yang hadir. Mereka akan mendengarkan sejumlah pemaparan yang disampaikan narasumber dari BKKBN, BP PAUD Dikdasmen Kemdikbud, dan Pokja PAUD Provinsi Riau. (*)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Hendra Moderator, penulis