Target 2029, Pemerintah Siapkan Sekolah Jarak Jauh Nasional untuk Tekan Angka Anak Tak Sekolah

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA — Pemerintah menargetkan hadirnya sekolah jarak jauh nasional pada tahun 2029 sebagai upaya strategis menurunkan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS), khususnya di jenjang pendidikan menengah.

Langkah ini menjadi bagian dari peta jalan besar yang disusun Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua melalui skema Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

“Program ini dirancang agar anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai alasan seperti bekerja, menikah, atau karena jarak sekolah yang jauh, tetap mendapatkan layanan pendidikan,” kata Dirjen Pendidikan Vokasi PKPLK, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Tatang mengungkapkan, implementasi PJJ tidak lagi terbatas pada Sekolah Indonesia di luar negeri seperti Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, yang sudah menjalani uji terap, melainkan akan diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia.

Sesuai peta jalan yang telah disiapkan, pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai serta melakukan sosialisasi ke masyarakat agar memahami manfaat dan skema dari program PJJ.

“Setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh,” ujar Tatang. Target awalnya adalah 100 siswa pada tahun 2025, dan angka itu diproyeksikan naik menjadi 3.400 siswa pada 2027, dengan minimal 100 murid per provinsi di 34 provinsi.

Lebih jauh, pemerintah daerah diharapkan mulai proaktif menyelenggarakan PJJ pada 2028 agar bisa lebih menjangkau kelompok ATS. “Pada 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional,” kata Tatang optimistis.

Saat ini, data menunjukkan ada sekitar 3,9 juta anak yang tidak bersekolah di Indonesia. Sekitar 25 persen di antaranya berada di jenjang pendidikan menengah. Sebagian besar mereka terhambat oleh masalah biaya, pekerjaan, pernikahan dini, hingga lokasi sekolah yang terlalu jauh dari tempat tinggal.

Kolaborasi Jadi Kunci

Dukungan terhadap program ini juga datang dari legislatif. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik peluncuran dan peta jalan PJJ yang telah disiapkan oleh Kemendikdasmen. Ia menilai PJJ bukan sekadar alternatif, tapi solusi konstitusional untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Namun, Hetifah menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas pihak agar PJJ berjalan sesuai harapan. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam menyiapkan infrastruktur, modul pembelajaran, serta dukungan untuk orang tua agar dapat mendampingi anak selama proses pembelajaran.

“Kesimpulannya adalah perlu kolaborasi semua pihak dan peran orang tua juga sangat penting untuk keberhasilan dari program Pendidikan Jarak Jauh ini,” tutup Hetifah. (rls)