Board of Peace yang Ikut Diteken Prabowo Tuai Kritik, Akademisi AS Anggap Hanya Teater Politik

RINGKASAN BERITA:

• Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter di Davos
• Board of Peace menuai kritik tajam dari akademisi Cornell University, yang menilai badan ini lebih sebagai “pemasaran perdamaian” dan “teater politik” 
• Indonesia menegaskan partisipasi bersifat strategis, untuk menjaga proses Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara 

RIAUCERDAS.COM, NEW YORK - Sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis (22/1/2026) lalu di Davos, Swiss.

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang diklaim dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Namun, pembentukan BoP menuai kritik dari sejumlah pihak. Satu di antaranya ​Rebecca Slayton, Direktur Reppy Institute for Peace and Conflict Studies di Cornell University.

Dalam pernyataan yang diunggah di portal resmi Cornell University, Slayton menyebut BoP adalah pemasaran perdamaian daripada upaya menciptakan perdamaian (peacemaking).

Dia menyebut inisiatif tersebut lebih merupakan teater politik daripada pembangunan perdamaian yang sebenarnya.

​“Membangun perdamaian yang langgeng membutuhkan pemberdayaan masyarakat untuk memerintah diri mereka sendiri. 'Dewan Perdamaian' ini sebaliknya justru memberdayakan Donald Trump sebagai ketuanya tanpa batas waktu, yang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap pengaturan tata kelola bersama," tulisnya dalam pernyataan itu.

​“Satu-satunya negara yang setuju untuk bergabung dipimpin oleh penguasa otokratis yang mencoba mengambil hati Trump, yang dirinya sendiri telah menunjukkan ketidakpedulian terhadap demokrasi dan supremasi hukum," tambah Slayton.

Untuk diketahui, BoP ini resmi diluncurkan ​Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. 

BoP dimaksudkan untuk membantu menjaga gencatan senjata di Gaza dan mengawasi rekonstruksi. 

Selain Indonesia, negara yang meneken piagam BoP adalah Mesir, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Maroko, Belarus, Arab Saudi, Turki, Yordania, Kanada, Hungaria, Kazakhstan, Uzbekistan, Argentina dan Israel.

Sementara, negara-negara sekutu utama AS seperti Prancis dan Inggris menolak bergabung badan tersebut. Negara lain, China, Rusia, Norwegia, Ukraina, India, dan Swedia juga berdiri di barisan yang menolak ikut serta dalam barisan Trump.

Dilansir dari siaran pers yang dimuat di presidenri.go.id dituliskan bahwa keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional. 

Hal ini disebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam BoP memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo kepada awak media.

Masih dari siaran pers itu, penandatanganan piagam BoP oleh Presiden Prabowo disebut menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. 

Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra aktif dalam diplomasi internasional serta sebagai salah satu suara penting dalam upaya menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.

Tentang BoP

BoP merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. 

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). 

Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Dalam mandat utamanya, BoP bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. 

Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut. 

Keanggotaan BoP terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. (*)