ASEAN Luncurkan Roadmap PAUD 2026–2030, Indonesia Dorong Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

RINGKASAN BERITA:

• ASEAN luncurkan roadmap PAUD 2026–2030 untuk penguatan layanan regional.
• Fokus pada akses pendidikan, integrasi layanan, dan kolaborasi lintas negara.
• Daerah mulai adaptasi kebijakan, termasuk program PAUD gratis di Depok.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Asia Tenggara memasuki babak baru dengan diluncurkannya ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education (ECCE) 2026–2030.

Dokumen ini menjadi acuan bersama negara-negara kawasan dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PAUD secara terintegrasi.

Peluncuran roadmap tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ASEAN, dan SEAMEO, serta melibatkan berbagai mitra pembangunan.

Peta jalan ini dirancang tidak hanya sebagai strategi, tetapi juga panduan implementasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dokumen ini mencerminkan komitmen kolektif negara-negara Asia Tenggara dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini.

Peta jalan ini bukan sekadar dokumen, melainkan sebuah ajakan untuk bertindak bersama. 

Dokumen ini mengajak kita semua untuk memperkuat kebijakan, memperdalam kemitraan, memobilisasi sumber daya, serta terus belajar satu sama lain. Hal ini juga menegaskan kembali keyakinan kita bersama bahwa investasi pada anak usia dini merupakan fondasi dalam membangun masyarakat yang inklusif, tangguh, dan sejahtera,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan setiap anak di kawasan mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

“Marilah kita melangkah bersama dengan visi dan komitmen yang sama untuk memastikan setiap anak di Asia Tenggara mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas serta kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya,” tutur dia.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mempercepat kemajuan layanan PAUD.

“Kami meyakini bahwa dengan bekerja bersama, berbagi pembelajaran, pengalaman, dan sumber daya, kita dapat mempercepat kemajuan sekaligus mempererat hubungan sebagai satu keluarga besar Asia Tenggara, yang bersatu dalam komitmen untuk memberikan masa depan terbaik bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Sementara itu, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community, San Lwin, menyebut pendidikan anak usia dini sebagai investasi strategis bagi masa depan kawasan.

Roadmap ini, menurutnya, akan difokuskan pada perluasan akses, integrasi layanan lintas sektor, serta harmonisasi kebijakan antarnegara.

“Semoga peta jalan ini menjadi katalis bagi komitmen bersama untuk memastikan setiap anak di ASEAN tidak hanya mendapatkan awal kehidupan yang baik, tetapi juga kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan,” kata dia.

Dukungan terhadap implementasi roadmap juga datang dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wahid Suryono, menyatakan bahwa dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengembangan PAUD di daerahnya, termasuk melalui program Rintisan Sekolah PAUD Gratis.

“Kami harapkan program ini dapat membantu anak-anak dari keluarga yang belum mampu agar tetap bisa mengakses layanan PAUD, sebagai bagian dari dukungan terhadap program Wajib Belajar 13 Tahun,” ujarnya.

Dari sisi mitra pembangunan, Tanoto Foundation turut menyatakan komitmennya dalam mendukung penguatan layanan PAUD melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami berharap dapat terus mendukung pemerintah sebagai bagian dari upaya partisipasi semesta dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Kami percaya bahwa investasi yang memberikan dampak paling besar harus dimulai sejak awal, yaitu melalui pengembangan dan pendidikan anak usia dini,” ujar Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry.

Melalui implementasi roadmap ini, negara-negara Asia Tenggara diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas perkembangan anak usia dini, mengurangi kesenjangan layanan, serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. (*)