Sekolah Rakyat Tanpa Tes Akademis, Kemensos Prioritaskan Anak Miskin Ekstrem
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademis. Program ini diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem desil 1 dan 2 DTSEN, dengan fasilitas berasrama dan pendampingan hingga dunia kerja.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
-
Penerimaan Sekolah Rakyat tanpa tes akademis, khusus anak miskin desil 1 dan 2 DTSEN.
-
Fasilitas lengkap: asrama, makan bergizi, seragam, hingga laptop.
-
Sudah berdiri di 166 titik dengan 15.954 siswa, 104 sekolah permanen ditargetkan beroperasi 2026.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial memastikan penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademis.
Program ini secara khusus diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dikutip dari situs Kemensos, Minggu (22/2/2026).
Agus menegaskan proses perekrutan dilakukan melalui penjangkauan langsung dan verifikasi lapangan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program bebas dari praktik nepotisme.
“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkungan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang akan menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita akan cek lapangan benar enggak ini,” jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas lengkap, seperti lapangan olahraga, perpustakaan, ruang kelas, makan bergizi tiga kali sehari, delapan setel seragam, serta laptop untuk mendukung pembelajaran.
Agus menambahkan, sekolah yang berdiri di suatu daerah akan memprioritaskan siswa, guru, dan kepala sekolah dari wilayah setempat.
“Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes, dari desil 1 dan 2. Guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya,” ujarnya.
Selain pendidikan akademis dan pembentukan karakter, Sekolah Rakyat memberikan pendampingan lanjutan bagi siswa, baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Kemensos telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, serta BP2MI.
“Kalau sudah lulus SMA dan belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa langsung bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” kata Agus.
Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerahnya.
Ia berharap program ini mampu mengembangkan potensi anak dari keluarga tidak mampu.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dengan total 15.954 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Program ini didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di 104 titik dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. (*)
