Rohul Cetak Rekor 10 Kali WTP Beruntun, Bupati Anton Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi WTP ke-10 secara berturut-turut sekaligus yang pertama pada masa kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati Syafaruddin Poti.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Rohul berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari BPK.
- Raihan WTP 2025 menjadi yang pertama pada masa kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati Syafaruddin Poti.
- Meski meraih WTP, Pemkab Rohul berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali menorehkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut menjadi raihan WTP ke-10 secara berturut-turut yang diperoleh Pemkab Rohul dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.
Capaian ini memiliki makna tersendiri karena menjadi opini WTP pertama yang diraih pada masa kepemimpinan Bupati Rohul Anton bersama Wakil Bupati Syafaruddin Poti.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Kamis (18/6/2026).
Bupati Anton hadir bersama Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini dan sejumlah pejabat daerah untuk menerima hasil pemeriksaan tersebut.
Penyerahan LHP dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, kepada sembilan kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Bupati Anton menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
"Pencapaian opini WTP pertama pada masa kepemimpinan kami dan WTP ke-10 berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Rohul dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, sesuai standar akuntansi pemerintahan serta didukung efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata dia.
Menurut Anton, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
"LHP yang kami terima merupakan bahan evaluasi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik," terang Anton.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Anton menegaskan pihaknya tetap akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
"Kita komit untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK secara tepat waktu dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta seluruh perangkat daerah yang dinilai berperan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah hingga mampu mempertahankan opini WTP.
Pemkab Rohul berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK terus terjaga untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (adv)
