Peringati Hari Otonomi Daerah 2026, Pemkab Rohul Dorong ASN Berinovasi Percepat Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memanfaatkan momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 untuk mendorong ASN dan seluruh stakeholder berinovasi dalam mempercepat pembangunan daerah serta mendukung program prioritas nasional.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pemkab Rohul menggelar upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kantor Bupati.
- Tema peringatan tahun ini “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”.
- ASN diminta berinovasi untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan.
RIAUCERDAS.COM, PASIR PENGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan otonomi daerah atau Otda sebagai peluang mempercepat pembangunan melalui inovasi dan pelayanan publik yang lebih efektif.
Pesan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Rohul, Yusmar, saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Rohul, Senin (27/4/2026).
“Otonomi daerah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan di daerah,” kata Yusmar dalam arahannya.
Peringatan tahun ini mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita” yang dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yusmar, semangat Asta Cita sejalan dengan delapan prioritas pembangunan nasional yang harus diimplementasikan hingga ke daerah.
“Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan daya saing Rokan Hulu,” kata dia.
Ia menjelaskan pemerintah daerah diminta mengharmonisasikan langkah dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang terbagi dalam delapan klaster.
Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, sejumlah program konkret juga menjadi perhatian, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, hingga reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi terintegrasi.
Yusmar menilai pemerintah daerah juga menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan birokrasi yang cepat, lincah, efektif, dan responsif.
Saat ini, kata dia, terdapat 305 Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Namun demikian, masih ada 469 dari 546 daerah di Indonesia yang memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi.
Selain persoalan fiskal, tantangan lain yang dihadapi yakni 16,2 juta ton sampah per tahun yang belum terkelola secara agregat lintas daerah.
Ia juga menyinggung rasio Gini Indonesia yang berada di angka 0,375 poin, inflasi sebesar 3,48 persen per Maret 2026, serta pertumbuhan ekonomi 5,39 persen pada triwulan IV 2025 yang harus dijaga.
Karena itu, Yusmar menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.
“Daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan potensi lokal demi pembangunan yang adil dan merata,” tutupnya.
Upacara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, seluruh camat se-Kabupaten Rohul, serta pimpinan organisasi wanita di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul. (*)
