Mendikdasmen: Pendidikan Tak Hanya Mempersiapkan Peserta Didik Memasuki Dunia Kerja

Orientasi pendidikan masa depan harus bersifat holistik. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui keterampilan abad ke-21 dan kompetensi inovatif lainnya.

Mendikdasmen: Pendidikan Tak Hanya Mempersiapkan Peserta Didik Memasuki Dunia Kerja
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti. (Sumber: Kemendikdasmen)
  • Mendikdasmen menyebut keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari bangunan fisik atau serapan anggaran
  • Pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga untuk menjadi pencipta lapangan kerja
  • Sebanyak 450 SMK juga menerima bantuan Teaching Factory (Tefa) senilai lebih dari Rp150 miliar

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa capaian transformasi pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus sepanjang tahun 2025 harus dimaknai sebagai modal intelektual, manajerial, dan etika untuk melangkah lebih berkualitas pada 2026.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari bangunan fisik atau serapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap mutu dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2026 di Jakarta, Senin malam (8/9/2025).

Acara ini dihadiri ratusan pemangku kepentingan pendidikan, termasuk kepala dinas pendidikan dan pejabat daerah, dengan total peserta mencapai 806 orang. Rakor ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan capaian tahun 2025 sekaligus menetapkan arah kebijakan untuk tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menegaskan bahwa capaian selama 2025 hanya bermakna jika benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran, menciptakan ekosistem belajar yang aman, serta memperkuat inklusivitas pendidikan.

Ia mendorong agar kebijakan tahun berikutnya tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan sarana, tetapi benar-benar menyentuh relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masa depan. “Tantangan kita bukan hanya membangun gedung atau menyalurkan alat, tetapi memastikan semuanya menggerakkan mutu pendidikan,” pungkasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mendikdasmen mengingatkan agar tidak ada praktik penyalahgunaan wewenang atau oknum yang mengatasnamakan kementerian dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam pengelolaan dana pendidikan yang merupakan amanah publik.

Selain integritas, Mu’ti menekankan pentingnya penyelarasan data pendidikan yang valid dan akurat. Kesalahan dalam data, terutama pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), akan menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembenahan sistem data berbasis bukti menjadi prioritas utama untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Mendikdasmen juga menyoroti bahwa persoalan pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar. Hambatan geografis, kondisi ekonomi, budaya menikah dini, hingga fenomena anak putus sekolah menjadi faktor penghambat yang harus diatasi bersama.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan adaptif, termasuk pengembangan pembelajaran fleksibel, pendidikan jarak jauh, dan kemitraan lintas sektor.

Orientasi pendidikan masa depan, menurutnya, harus bersifat holistik. Pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui keterampilan abad ke-21 dan kompetensi inovatif lainnya. Pendekatan ini dianggap penting untuk menjawab dinamika kebutuhan global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan PKPLK, Tatang Muttaqin, memaparkan bahwa Rakor tahun ini dirancang sebagai forum kerja intensif. Fokus utama kegiatan mencakup sinkronisasi pemahaman, verifikasi data, penetapan calon revitalisasi satuan pendidikan pada 2026, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tatang menyampaikan sejumlah capaian yang menunjukkan hasil nyata transformasi pendidikan. Sebanyak 2.026 satuan pendidikan berhasil direvitalisasi, menghadirkan ruang belajar yang lebih aman, ramah anak, sehat, dan mendukung pembelajaran, terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, sebanyak 17.057 lembaga menerima perangkat digital untuk mempersempit kesenjangan digital antarwilayah.

Pada bidang pendidikan vokasi, 1.100 SMK telah bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) dengan dukungan anggaran Rp390 miliar. Sebanyak 450 SMK juga menerima bantuan Teaching Factory (Tefa) senilai lebih dari Rp150 miliar, yang semakin memperkuat konektivitas pendidikan vokasi dengan dunia industri.

Di sisi lain, program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) telah menjangkau lebih dari 22 ribu peserta.

Tatang menambahkan bahwa layanan pendidikan inklusif terus menunjukkan kemajuan. Saat ini terdapat 62.075 satuan pendidikan yang melayani 203.415 peserta didik berkebutuhan khusus, didukung 493 Unit Layanan Disabilitas (ULD) di berbagai daerah.

Program Relawan Pendidikan juga terus memperluas jangkauan untuk membantu anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS), sehingga menjadi jembatan penting dalam intervensi pendidikan ke depan. (rls)