MBG di Daerah 3T Diperluas Hingga Hari Sabtu
Program Makan Bergizi Gratis kini diperluas hingga hari Sabtu khusus daerah rawan stunting untuk menjamin asupan gizi anak tetap terpenuhi.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- MBG tetap diberikan hari Sabtu khusus daerah 3T dan rawan stunting
- Kebijakan berbasis data SSGI untuk pastikan tepat sasaran
- Fokus pada wilayah Timur, Sumatera, dan Papua dengan angka stunting tinggi.
RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Pemerintah memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema khusus bagi wilayah prioritas.
Kebijakan ini menargetkan daerah tertinggal dan rawan stunting agar anak-anak tetap mendapatkan asupan nutrisi secara berkelanjutan.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas bersama Presiden pada 28 Maret 2026.
Dalam skema umum, siswa yang bersekolah lima hari tetap menerima bantuan makanan sesuai hari belajar.
Namun, pendekatan berbeda diterapkan di wilayah tertentu.
Di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta wilayah dengan angka stunting tinggi, distribusi MBG tetap dilakukan pada hari Sabtu.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi asupan gizi anak.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut kebijakan tersebut sebagai strategi untuk menekan risiko kekurangan gizi di wilayah rentan.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Dadan dikutip dari InfoPublik, Senin (30/3/2026).
Pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada akurasi data di lapangan. Pemerintah menggunakan rujukan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah prioritas intervensi.
“Tim kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” kata Dadan.
Pendataan tersebut meliputi jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing daerah.
Wilayah Indonesia Timur, Sumatera, dan Papua menjadi fokus utama karena masih menghadapi tantangan gizi yang signifikan.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” ujarnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi gizi dapat lebih merata dan efektif, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. (*)
