Hampir 4 Juta Anak Tak Sekolah, Dasbor ATS Kemendikdasmen Jadi Finalis Inovasi Nasional 2025

RINGKASAN BERITA: 

• Hampir 4 juta anak Indonesia tercatat tidak sekolah berdasarkan data terbaru.
• Dasbor ATS menyajikan data real-time lengkap hingga tingkat desa.
• Inovasi ini masuk finalis Top Inovasi KIPP 2025 tingkat nasional.

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Data terbaru menunjukkan jutaan anak di Indonesia masih belum mengakses pendidikan.

Di tengah tantangan tersebut, inovasi Dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hadir sebagai solusi berbasis data dan berhasil menembus finalis Top Inovasi KIPP 2025.

Pengembangan peranti lunak oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen ini menjadi salah satu upaya memperkuat tata kelola pendidikan secara nasional melalui pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan pentingnya data dalam memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan.

“Data yang akurat adalah kunci. Dengan Dasbor ATS, kami ingin memastikan setiap anak terjangkau layanan pendidikan," tuturnya.

Dasbor Anak Tidak Sekolah merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data.

"Dengan sinergi lintas sektor dan dengan Pemerintah Daerah memastikan kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pemenuhan hak pendidikan setiap anak,” tuturnya, Rabu (1/4/2026).

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menyebut inovasi ini tidak hanya meningkatkan layanan publik, tetapi juga mendorong transparansi dalam sektor pendidikan.

Menurutnya, Dasbor ATS mampu menyajikan data secara real-time terkait anak tidak sekolah dengan berbagai kategori, mulai dari Belum Pernah Bersekolah (BPB), putus sekolah (DO), hingga Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

“Alhamdulillah, kami bersyukur dapat menjadi finalis Top Inovasi KIPP Tahun 2025 Kelompok Umum. Dasbor ATS ini merupakan salah satu upaya kami di Kemendikdasmen untuk membangun ekosistem berbasis data, agar para pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendorong anak-anak kembali ke sekolah,” katanya.

Berdasarkan data per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah mencapai 3.966.858 orang. Rinciannya, kategori BPB sebanyak 1.913.633, putus sekolah (DO) 986.755, serta LTM sebanyak 1.066.470.

Data tersebut dihimpun melalui proses berlapis yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Sumber utama berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta Education Management Information System (EMIS) milik Kementerian Agama.

Integrasi ini mencakup data dari berbagai sektor, termasuk satuan pendidikan di bawah kementerian teknis lainnya, sehingga menghasilkan basis data yang lebih komprehensif.

Dalam sistem tersebut, peserta didik yang tidak aktif akan diklasifikasikan berdasarkan riwayat pendidikan, termasuk indikasi putus sekolah maupun tidak melanjutkan setelah jenjang tertentu.

Proses verifikasi dilakukan secara ketat oleh sekolah asal.

Untuk siswa yang berpindah, data harus dilengkapi dengan informasi sekolah tujuan yang kemudian diverifikasi melalui sistem VervalPD.

Menariknya, akses terhadap data ini tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat.

Operator desa hingga kelurahan juga dapat mengakses informasi melalui jaringan pengelola data pendidikan, sehingga intervensi dapat dilakukan hingga tingkat paling bawah.

Melalui dasbor ini, pengguna dapat melihat jumlah anak tidak sekolah berdasarkan wilayah, alasan, serta kategori status pendidikan.

Akses juga tersedia bagi masyarakat umum, pemerintah daerah, hingga sekolah dengan tampilan data yang disesuaikan.

Ke depan, inovasi ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka anak tidak sekolah sekaligus memastikan kebijakan pendidikan lebih tepat sasaran. (*)