SF Hariyanto Dilantik Wagubri Jadi Ketua TKDV Riau, Urus Pendidikan Vokasi
Penguatan pendidikan vokasi menjadi momentum yang harus direspon. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi oleh semua pemangku kepentingan. Tantangan saat ini belum tersedia ruang untuk bertemu antara pihak terkait. Karena itu, dibentuklah Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).
RIAUCERDAS.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto dilantik menjadi Ketua Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Riau. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Kamis (7/9/2023) di Hotel Premiere Pekanbaru.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), Prof Warsito S.Si., DEA Ph.D, sejumlah Asisten Setdaprov, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kamsol, dan sejumlah tokoh pendidikan serta pelaku usaha dan industri.
SF Hariyanto, Ketua Tim TKDV Provinsi Riau dalam sambutannya menyampaikan pendidikan vokasi adalah pondasi penting untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. TKDV, tambahnya, komit menyiapkan SDM yang siap bersaing di pasar kerja.
Diakuinya, TKDV memiliki tugas berat. Yaitu mengkoordinasikan berbagai stakeholder, meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusannya siap memenuhi kebutuhan pasar kerja serta menguasai keahlian-keahlian baru.
Namun, dia yakin dengan komitmen semua pihak, baik pemerintah, pelaku dunia usaha dan industri maupun praktisi pendidikan, apa yang diharapkan dengan keberadaan TKDV ini bisa dicapai.
SF Hariyanto juga berterimakasih pada semua pihak yang mendukung perkembangan pendidikan vokasi di Riau. Dia yakin, dengan semangat ini, pendidikan vokasi di Riau bisa meningkat di level yang lebih tinggi.
Sementara itu, Wagubri Edy Natar Nasution menyampaikan, penguatan pendidikan vokasi jadi sangat fundamental untuk menjawab berbagai tantangan. Di masa mendatang, pendidikan vokasi menjadi langkah strategis untuk mencapai SDM yang unggul.
Penguatan pendidikan vokasi menjadi momentum yang harus direspon. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi oleh semua pemangku kepentingan. Tantangan saat ini belum tersedia ruang untuk bertemu antara pihak terkait. Karena itu, dibentuklah TKDV.
Pemprov, kata Edy, memberi perhatian yang lebih dalam untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Pergubri nomor 6 tahun 2022. Ini yang pertama di Indonesia yang mengatur tentang pendidikan vokasi. Dampaknya, lembaga vokasi bisa bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri.
Saat ini, tambahnya, ada 21 SMK di Riau yang sudah memenuhi persyaratan melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini jadi tolok ukur penting dalam mewujudkan pengembangan vokasi di Riau. Dengan BLUD, kata Wagubri, sangat penting dalam mengarahkan pendidikan vokasi yang lebih inklusif.
Pemprov melakukan tindakan yang signifikan untuk menunjang dunia pendidikan. Pemprov juga memberi kebebasan kepada pelaksana pendidikan vokasi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan. Tentunya tanpa meninggalkan ciri khas pendidikannya.
Semua hal ini dianggap penting. Karena Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam membutuhkan orang yang unggul untuk mengelolanya.
Sementara itu, mewakili Ketua Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof Warsito S.Si., DEA Ph.D mengapresiasi terbentuknya TKDV. Ia menilai Riau adalah provinsi yang proaktif merespon tantangan tenaga kerja serta dunia industri secara nasional maupun global.
"Betul memang ada provinsi lain sudah membentuk TKDV. Tapi saya meyakini akselerasinya kalah dengan Riau ini," ujarnya. Dia optimis TKDV Riau mampu menjawab permasalah di daerah dengan cepat.
Warsito juga bangga karena Riau memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas nasional. Hal ini jadi potensi yang luar biasa. Dia yakin Riau bisa melaju cepat mengatasi tantangan nasional. Termasuk dalam mengatasi pengangguran terbuka.
Lewat TKDV, seluruh pelaku pengembangan pendidikan vokasi bertemu. Semua jadi terintegrasi. Sehingga penyusunan program terkait pendidikan vokasi bisa lebih efektif. Dia berharap, tantangan global di tengah bonus demografi yang akan dihadapi dapat diatasi dengan mempersiapkan pembangunan manusia lewat revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Pemerintah, kata dia, tak ingin semua pihak jalan sendiri-sendiri. Karenanya Kemenko PMK diminta Presiden menyelaraskan sejumlah kementerian untuk mendukung. kemendikbud, Kemenaker dan pelaku usaha sebagai tiga pilar penting perlu dukungan dari stakeholder lainnya dalam pengembangan vokasi.
Dia juga menekankan pentingnya zonasi vokasi. Dimana, pendidikan vokasi, semua satu warna. Sehingga tidak ada istilah putra daerah tak dapat bekerja di tempat asalnya. "Kami tak ingin dengar suatu ketika ada demo putra daerah tidak diterima kerja," ungkapnya. (*)
What's Your Reaction?
