Pekanbaru Uji Coba Bus Listrik, Skema Pengelolaan TMP Bakal Dirombak ala Kota Metropolitan
Pemko Pekanbaru tidak hanya menguji bus listrik, tetapi juga menyiapkan perubahan besar dalam sistem pengelolaan transportasi umum dengan skema buy the service.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Pekanbaru uji coba bus listrik tanpa pembelian permanen tahap awal
- Sistem pengelolaan TMP akan diubah ke skema buy the service
- Fokus pembenahan juga mencakup halte dan ketepatan jadwal bus.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Rencana pembenahan transportasi umum di Pekanbaru tidak hanya menyasar penggunaan bus listrik, tetapi juga mengarah pada perubahan sistem pengelolaan yang lebih modern dan profesional.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah menyiapkan uji coba belasan armada bus listrik untuk memperkuat layanan Trans Metro Pekanbaru (TMP) pada sejumlah koridor utama dengan mobilitas tinggi.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjawab kebutuhan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa armada tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum menjadi pengadaan permanen.
"Kita sedang memperbaiki sistem transportasi umum di Pekanbaru. Kita ada tambahan bus listrik, bus listrik ini bukan beli, tapi kita baru uji coba," ujar Agung, Rabu (8/4/2026).
Selain menghadirkan kendaraan berbasis listrik untuk menekan emisi karbon, Pemko juga melakukan pembenahan fasilitas pendukung seperti halte yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Perbaikan tersebut diiringi dengan evaluasi operasional, terutama terkait ketepatan jadwal bus.
Menurut Agung, ketepatan waktu menjadi faktor penting untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
Pemerintah pun tengah mengatur kembali interval kedatangan bus agar waktu tunggu penumpang lebih singkat.
"Tentunya nanti tidak hanya soal busnya dibaguskan, fasilitasnya juga sudah kita perbaiki, tapi ketepatan waktu juga sedang kita lakukan," tutur Agung.
Di sisi lain, perubahan signifikan juga direncanakan pada aspek manajerial.
Pemko membuka peluang pengelolaan TMP diserahkan kepada pihak swasta atau tenaga profesional guna meningkatkan efisiensi dan daya saing layanan.
Model yang akan diterapkan mengacu pada sistem Buy The Service (BTS), di mana pemerintah cukup membayar layanan berdasarkan jarak tempuh operasional.
Skema ini dinilai lebih efektif karena pemerintah tidak lagi menanggung biaya perawatan kendaraan secara langsung.
"Kita akan mencontoh sistem yang mengelola di DKI Jakarta atau di kota-kota maju lainnya. Jadi pemerintah nanti hanya bayar buy the service per kilometer saja kepada operator," tutup Agung.
Melalui kombinasi inovasi teknologi dan reformasi tata kelola, Pemko Pekanbaru optimistis mampu menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan berstandar kota besar di Indonesia. (*)
