Cara Disdik Pakai SMA Terbuka untuk Atasi Masalah Putus Sekolah di Riau

KEPALA Dinas Pendidikan Riau, Zul Ikram S.Pd, M.Pd menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Riau menekan angka putus sekolah. Bahkan, Disdik menargetkan, angka putus sekolah bisa dikurangi setidaknya sampai 75 persen hingga akhir jabatan Gubernur Riau, Syamsuar.

Hal itu ditegaskan Zul Ikram ketika membuka pelatihan tatakelola bagi kepala sekolah dan pengelola SMA Terbuka, Senin (22/11/2021) malam. Dalam acara itu sekaligus dibuka pelatihan Mapel Bahasa Inggris dan Ekonomi bagi guru bina SMA Terbuka.

Zul Ikram menyebut, Disdik salah satu fungsinya adalah mengurangi angka putus sekolah di rentang umur tertentu. Maka, kehadiran SMA Terbuka sangat penting untuk mengurai persoalan putus sekolah yang terjadi di beberapa wilayah.

"Anak-anak di pelosok kampung, di parit-parit, di pesisir, yang tidak ada kesempatan bersekolah kita undang, dan kita berikan pembelajaran," tuturnya. Karenanya kinerja para guru SMA Terbuka adalah tugas yang baik.

SMA Terbuka ini sudah masuk tahun kedua. Tahun pertama digelar di Inhil, Kepulauan Meranti dan Kampar. "Tiga kabupaten ini diambil karena angka putus sekolahnya cukup tinggi," tuturnya. Di samping itu, di tiga daerah itu, APK dan APM-nya tergolong rendah.

Di tahun kedua, ditambah dua kabupaten lain lagi. Yaitu, Rokan Hulu dan Siak. Hal ini juga untuk menyisir anak putus sekolah di daerah tersebut. Hingga tahun kedua ini, sudah ada 49 Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang dikerjasamakan dengan SMA negeri terdekat.

TKB ini dianggap penting. Karena angka putus sekolah di Riau dipengaruhi oleh masalah akses. Dimana, jarak domisili anak usia sekolah dengan lembaga pendidikan terpaut jauh.

REKOMENDASI UNTUKMU: Pidato Sultan Siak yang Memukul Telak Belanda

REKOMENDASI UNTUKMU: Hindari Siswa Tertular Covid-19, Kadisdik: Pulang Sekolah Jangan Mangkal Lagi

"Makanya salah satu cara kita adalah membuka TKB dengan beberapa moda. Moda yang paling banyak dilakukan adalah pembelajaran jarak jauh. Bisa dengan modul, buku tek pembelajaran atau model yang lain," tuturnya.

Kadisdik juga menegaskan, SMA Terbuka ini berbeda dengan pendidikan kesetaraan. Karena, di SMA Terbuka ada pembatasan usia. Dimana, yang jadi sasaran adalah anak dalam kelompok interval tertentu yang masuk usia sekolah. "Itulah yang kita pacu guna memutus mata rantai putus sekolah di Riau," kata Zul Ikram.

Ditargetkan, 0,22 persen dari angka putus sekolah dapat teratasi tiap tahun. Tidak hanya lewat SMA Terbuka, tapi berkolaborasi juga dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tiap kabupaten/kota.

"Kita berharap, masalah putus sekolah bisa teratasi hingga akhir masa jabatan gubernur saat ini. Kalaupun tidak tuntas, kita upayakan bisa teratasi sampai di atas 75 persen," tegasnya.

Paling Banyak

Berdasarkan data Disdik, angka putus sekolah terbanyak ada di Indragiri Hilir (Inhil). Hal itu disebabkan persoalan akses sehingga anak memilih tidak sekolah dan membantu orangtuanya. Makanya, TKB banyak di sana.

Sejauh ini, Kadisdik menegaskan tak ada hambatan SMA Terbuka. Bahkan, kehadiran guru pamong ditunggu masyarakat meski fasilitas belajar tidak sama dengan sekolah negeri pada umumnya. 

"Ini yang membuat saya optimis dengan penurunan angka putus sekolah. Tahun ini saja sudah 1.060 orang. Tahun kedua, jika angkanya sama, maka sudah ada 2.120 orang yang terlayani. Tahun ketiganya sudah lebih 3 ribu," terangnya.

Kadisdik mengaku konsen dengan program ini karena manfaatnya sangat besar. Apalagi ini jadi program unggul Gubernur Riau, Syamsuar.

Sementara itu, Kepala Bidang PKPLK Disdik Riau, Pahmijan M.Pd menegaskan, pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tim di masing-masing satuan pendidikan.

Diharapkan, peserta mampu memahami tata kelola sekolah, memiliki pemahaman tentang kinerja masing-masing serta meningkatkan keterampilan guru pembina saat memberi pembelajaran dan pendampingan di TKB.

Ada 149 orang peserta. Sebanyak 99 orang dari Inhil, Kampar 20 orang, Kepulauan Meranti 22 orang, Rohul 4 orang dan Siak 4 orang. Mereka adalah kepala sekolah, pengelola TKB, Wakasek Bidang Kurikulum dan pembina Mapel Bahasa Inggris serta Ekonomi. (*)