Bupati Kampar Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah
Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. Rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Redaksi
RINGKASAN BERITA:
- Bupati Kampar menegaskan seluruh rekomendasi BPK akan menjadi bahan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Penyerahan LHP BPK menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam fungsi pengawasan anggaran.
- Pemkab Kampar menilai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
RIAUCERDAS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kampar Ahmad Yuzar saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang berlangsung di Auditorium Lantai II Gedung BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, pimpinan DPRD kabupaten dan kota, serta jajaran pemerintah daerah terkait.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.
Pemerintah Kabupaten Kampar, tuturnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"Setiap rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan tindak lanjut guna mendukung terciptanya pemerintahan yang baik,” papar Ahmad Yuzar.
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK menjadi instrumen evaluasi yang penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Penyerahan LHP BPK juga dinilai sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan setiap kebijakan dan program yang dibiayai melalui APBD dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kampar juga menegaskan akan terus menjaga komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan penyerahan LHP BPK tersebut diharapkan semakin mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat budaya pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. (Adv)
