Apa Maksud Perguruan Tinggi Harus Keluar dari Zona Nyaman?

RIAUCERDAS.COM - Seiring destruksi di dunia pendidikan yang semakin pesat, perguruan tinggi perlu keluar dari zona nyaman. Perguruan tinggi perlu selalu berinovasi dan berkreasi, berfokus pada sarjana yang akan dihasilkan, serta berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Selain itu, perguruan tinggi perlu mendestruksi dirinya agar tetap relevan dan eksis. Sehingga turut mewarnai perubahan dan bukan ditinggal oleh perubahan," ujar Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Kemendikbudristek) Prof Ir Nizam MSc DIC PhD IPU ASEAN Eng.

Hal itu disampaikan Prof Nizam ketika menhadiri Focus Group Discussion (FGD) di kampus Universitas Riau (UNRI) pada Jumat (29/9/2023).

FGD itu dilakukan dalam rangka persiapan dan percepatan UNRI dari dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). 

Dijelaskan Nizam, pada dasarnya PTN-BH merupakan puncak dari otonomi yang diberikan pada perguruan tinggi negeri dalam menyelenggarakan tridharma yang berkualitas untuk memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak dengan tatakelola yang baik. 

PTN-BH juga mengandung makna yang utuh dengan kemampuan mengelola riset dan sumber daya secara mandiri, secara otonom. Namun tetap memiliki tanggung jawab sosial sebagai perguruan tinggi milik negara untuk memberikan layanan terbaik bagi pemangku kepentingannya.

“Kalau kita bicara otonomi, banyak sekali persepsi dan pandangan mengenai otonomi, ada yang melihatnya secara positif dan ada yang melihatnya secara negatif," kata dia. 

Tetapi secara filosofi perguruan tinggi sebagai satu institusi yang harusnya mandiri di dalam berpikir, mandiri didalam berpendapat, jadi sangat perlu untuk memiliki otonomi yang utuh. 

Di sisi lain, otonomi selalu memiliki dua sisi mata uang yaitu tanggung jawab. Semakin tinggi otonomi maka akan semakin tinggi pula tanggung jawabnya. 

“Ada yang berpendapat bahwa dengan menjadi PTN berbadan hukum maka akan lepas dari pemerintah dan tidak punya ikatan dengan pemerintah, menganggap dirinya seperti swasta, ini yang tidak benar," tambahnya. 

Karena bagaimanapun PTN-BH namanya juga PTN yang berbadan hukum yang diberikan otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber dayanya, tetap merupakan unit kerja yang berada lingkup pemerintah sebagai perguruan tinggi negeri. 

Nizam menjelaskan, bahwa PTN-BH memerlukan kreativitas dalam mencari pendanaan. Perguruan tinggi tidak melulu bergantung kepada APBN atau uang SPP mahasiswa. 

Dalam FGD itu Nizam juga menyebutkan bahwa Leadership, Ownership, Transformasi, Enterprenuership, Efisiensi, Kreativitas dan Kolaborasi (LOTEK) merupakan kunci membangun reputasi perguruan tinggi yang bagus.

Leadership atau kepemimpinan harus ada di semua level di perguruan tinggi dengan organisasi dan tata kelola, terutama pada PTN yang diberikan otonomi yang luas, kuat serta penuh.

Ownership atau rasa memiliki yang harus tertanam di seluruh civitas akademika karena berhubungan langsung dengan hidup, mati, maju dan mundurnya perguruan tinggi tersebut.

Sementara, Transformasi, yaitu perguruan tinggi harus mampu melakukan perubahan yang mengikuti zaman agar menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Entrepreneurship, menurut Nizam, hal ini tidak selalu berarti membuat suatu usaha, namun kemampuan untuk melihat peluang dan segera menangkap peluang tersebut, dan Efisiensi, perguruan tinggi harus mengefisiensikan sumber daya yang ada secara tepat karena akan mempercepat akselerasi perubahan sesuai yang diharapkan.

Sebelumnya, Rektor UNRI, Prof Dr Sri Indarti SE MSi menyampaikan bahwa FGD ini adalah langkah awal dari keseriusan mendorong peningkatan status UNRI menuju PTN-BH. 

FGD ini dilakukan agar dapat memberikan penjelasan kepada sivitas akademika, alasan kenapa UNRI harus menjadi PTN-BH. Serta bagaimana perspektif UNRI kedepan setelah melakukan perubahan status perguruan tinggi. (rls)