2.798 Satuan Pendidikan Terdampak Banjir dan Longsor, Kemendikdasmen Lakukan Hal Ini

• Mendikdasmen menyebut upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana dilakukan masif
• 2.798 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar
• UPT Kemendikdasmen melakukan pendampingan pada sekolah-sekolah terdampak

RIAUCERDAS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan secara masif dengan mengedepankan optimisme dan semangat gotong royong.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memaparkan perkembangan terbaru pemulihan pendidikan untuk memastikan seluruh peserta didik tetap dapat belajar meski berada dalam kondisi darurat.

Mu’ti menjelaskan bahwa sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama UPT di daerah terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan kaji cepat terkait dampak kerusakan dan kebutuhan pendidikan.

Hingga 7 Desember 2025, pemerintah mencatat sebanyak 2.798 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor, dengan tingkat kerusakan bervariasi. Sebanyak 208 ribu siswa dan 19 ribu guru turut merasakan langsung dampak dari bencana yang terjadi sejak 25 November tersebut.

Melihat skala dampak yang besar, pemerintah menetapkan tiga kebutuhan utama dalam proses pemulihan, yaitu penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk memastikan kesiapan belajar peserta didik dalam situasi darurat.

Di tengah tantangan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan bahwa percepatan pemulihan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Prinsip gotong royong atau partisipasi semesta menjadi dasar utama penanganan, yang diwujudkan melalui koordinasi multipihak bersama Pos Pendukung Nasional BNPB di tiga provinsi terdampak, Kemenko PMK, serta jejaring klaster penanggulangan bencana lainnya.

Di lapangan, UPT Kemendikdasmen dan satuan kerja pusat juga diterjunkan untuk melakukan pendampingan kepada sekolah agar langkah-langkah pemulihan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota terdampak. Rapat tersebut menghasilkan beberapa langkah penting, seperti validasi data kerusakan sekolah, percepatan pemulihan pembelajaran, distribusi bantuan secara berjenjang, penetapan klasifikasi kerusakan sekolah untuk menentukan prioritas intervensi, hingga pemberian fleksibilitas penjadwalan pembelajaran dan ujian sekolah sesuai kondisi masing-masing daerah.

Sejumlah bantuan langsung juga telah disalurkan ke provinsi terdampak. Total Rp21,1 miliar dana tanggap darurat disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran darurat, penyediaan tenda kelas, pengadaan perlengkapan belajar, kegiatan dukungan psikososial, serta distribusi logistik pendidikan.

Di Sumatra Barat, bantuan operasional tanggap darurat senilai Rp5,7 miliar dan Rp293 juta santunan bagi guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik korban meninggal dan luka berat telah disalurkan. Di Aceh, bantuan senilai Rp560 juta diberikan kepada tiga kabupaten terdampak, yakni Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Sementara itu, di Sumatra Utara, Rp220 juta disalurkan untuk mendukung pemulihan pendidikan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Selain itu, bantuan logistik berupa tenda kelas, paket perlengkapan belajar, kebutuhan dasar keluarga, sembako, dan bingkisan anak masih terus didistribusikan ke titik-titik terdampak.

Mulai 8 Desember 2025, Kemendikdasmen juga mengarahkan penyelenggaraan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan, seperti pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah terdekat yang tidak terdampak, penggunaan jadwal pembelajaran fleksibel, pelaksanaan kegiatan dukungan psikososial, serta pemanfaatan modul pembelajaran kedaruratan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah kembali menegaskan pentingnya penguatan program SPAB sebagai fondasi kesiapsiagaan pendidikan di daerah rawan bencana.

Penguatan dilakukan melalui pelatihan mitigasi, penyusunan rencana aksi kedaruratan, peningkatan kapasitas sekolah, serta penguatan mekanisme kesiapsiagaan yang berkelanjutan agar satuan pendidikan semakin tangguh menghadapi potensi bencana ke depan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi berbagai langkah Kemendikdasmen dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah bencana. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memastikan pembelajaran tetap berjalan, tetapi juga menjaga ketersediaan sarana prasarana dan bahan pembelajaran.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, turut memuji langkah cepat dan kebijakan darurat yang dilakukan pemerintah dalam menangani pendidikan pascabencana. Ia berharap kerja sama lintas pihak dapat terus diperkuat agar pemulihan pendidikan dapat berjalan optimal.

Kemendikdasmen menegaskan komitmennya bahwa setiap peserta didik harus tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa terputus, meski berada dalam kondisi bencana.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penyaluran bantuan darurat, penguatan program SPAB, serta pendampingan berkelanjutan, pemerintah terus bekerja agar layanan pendidikan di daerah terdampak dapat pulih lebih cepat dan lebih tangguh di masa mendatang. (rls)